Kerjakan Proyek Pemerintah, OPD Dilarang Pakai Rekanan Nakal

H. Mahmuddin Tura.(Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram dilarang menggunakan rekanan nakal dalam melaksanakan proyek pemerintah tahun 2020 ini tak lagi menggunakan rekanan nakal. Pemkot mencatat sebanyak 43 proyek siap ditender pada triwulan I.

Asisten II  Setda Kota Mataram , H. Mahmuddin Tura mengatakan, sesuai arahan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, semua OPD diminta untuk tidak lagi menggunakan rekanan nakal. Belajar dari pengalaman sebelumnya, banyak rekanan tak bisa menyelesaikan pekerjaannya. “Contohnya di pengerjaan Pasar Cakra. Bahkan sampai habis kontraknya kita diberikan perpanjangan waktu khusus tetap tidak bisa terselesikan. Dan itu terpaksa dilanjutkan dengan menggunakandana APBD,” katanya kepada Suara NTB, Senin, 20 Januari 2020.

Untuk OPD yang menangani proyek pasar Cakra kata Mahmuddin, agar pihak yang bersangkutan mengevaluasi apakah rekanan pasar Cakra dibalcklist atau tidak. Karena, penilaian kinerja rekanan diserahkan langsung di masing-masing OPD. Pihak Lembaga Pengadaan Jasa Kontruksi (LPJK) kata Mahmudin, sudah mengantongi nama-nama rekanan yang bermasalah.

“Artinya LPJK dan pejabat pembuat komitmennya (PPK) yang punya hak prerogatif untuk menilai. Apakah rekanan bisa dipakai lagi atau tidak. Karena dia yang mengikuti proses dari awal sampai akhir pengerjaan,” imbuhnya.

Mahmuddin menegaskan, Walikota Mataram meminta semua OPD untuk segera melakukan pelelangan pada triwulan ke I. “Tentu yang wanprestasi seperti rekanan pasar Cakra sudah tidak dipakai lagi. Juga rekanan yang mengerjakan Jembatan Dasan Agung dulu,” jelasnya.

Dari kasus proyek Pasar Cakra, PPK dan LPJK bersama OPD di jajaran Pemkot harus bisa juga melihat siapa di balik rekanan tersebut. Sebab, ada beberapa rekanan dalam tanda kutip berbeda, tapi dikerjakan pula oleh orang yang sama. Ia pun mengakui sangat kesulitan dalam menilai rekanan. “Inilah kesulitan kita. Setelah lakukan tandatangan kontrak, ternyata itu lagi orangnya. Saya rasa memang belum ada, tapi harus diantisipasi,” papar Mahmuddin.

“Dalam kasus begini kan Pemkot tidak bisa menolak karena itu sudah masuk dalam sistem. Karena itu masih pada tataran hak prerogatif di panitia tender. Kita minta untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, OPD dan PPK harus bisa mengawal sampai tuntas juga pengerjaannya,” jelasnya.

Dalam hal-hal non teknis seperti siapa orang di balik rekanan perlu diperhatikan. Karen dalam hal penenderan proyek, semua OPD harus lebih objektif. Sehingga mangkraknya proyek tidak lagi menjadi beban di APBD kota Mataram. (viq)