Penduduk Miskin di Mataram Bertambah

Ilustrasi warga miskin di Kota Mataram.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Jumlah penduduk miskin di kota Mataram bertambah. Data yang dihimpun Bappeda Kota Mataram menunjukkan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 42.600 orang dan bertambah  menjadi 43.199 orang pada tahun 2019.

“Iya memang ada peningkatan jumlah penduduk miskin. Mungkin penyebab kenaikkannya saat itu mungkin banyak penduduk dari daerah luar Mataram masuk, sehingga menyebabkan naik jumlah penduduknya yang miskin,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, H Amiruddin kepada Suara NTB, Senin, 20 Januari 2020.

Dikatakan, secara persentase jumlah penduduk miskin turun. Dari persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 8,96 persen turun menjadi 8,92 persen pada tahun 2019. Besar kemungkinan, hal ini disebabkan banyaknyapenduduk urban yang pindah ke Mataram. Dari banyaknya penduduk urban ke Mataram tersebut, tidak tercatat dan tidak terpantau di data statistik.

“Secara persentase turun, tapi diikuti juga dengan jumlah kenaikan penduduk miskin. Cuma, kenapa kok bisa naik, apakah menyebabkan naik karena yang datang dari luar Mataram itu miskin, atau apakah orang datang itu pengangguran, itu kan belum bisa dipastikan,” pungkasnya.

Baca juga:  Mendesak Diperbaiki, Rumah Dua Bersaudara yang Lumpuh di Loteng Sangat Tidak Layak

Searah dengan kenaikan penduduk miskin di Mataram, anggaran penanganan penduduk miskin pun secara paralel mengalami kenaikan yang signifikan. Sesuai hasil kesepakatan RPJMD kota Mataram tahun 2019-2020 kata Amir, anggaran penanganan kemiskinan pada tahun 2019 sebesar Rp164,494 miliar naik menjadi Rp226,338 miliar untuk tahun 2020.

Ada pun penanganan kemiskinan pada tahun 2020, Pemkot Mataram memfokuskan penanganan pada kluster 3: pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin sebesar 44,74 persen atau setara dengan biaya anggaran Rp101,263 miliar.

“Nah pada tahun 2019 lalu penanganan kemiskinan difokuskan di kluster 2: meningkatkan akses pelayanan dasar. Karena pada tahun 2018 lalu, proyeksi kluster 2, sebesar 44,12 persen atau setara dengan pembiayaan Rp56,430 miliar. Nah di tahun 2019 itu kita naikkan menjadi 61,40 persen atau setara dengan pembiayaan Rp100,994 miliar. Saya pikir saat ini kita akan fukus di kluster 3: pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin,” katanya.

Untuk kluster 1: memperbaiki program perlindungan sosial pada tahun 2020, dari 20,95 persen atau setara dengan biaya anggaran Rp47,424 miliar turun menjadi 23,96 persen dengan biaya anggaran Rp39,405 miliar. Sedangkan untuk kluster 2: meningkatkan akses pelayanan dasar pada tahun 2019 turun. Dari61,40 persen setara dengan pembiayaan Rp100,994 miliar, turun menjadi 30,70 persen atau setara dengan anggaran pembiayaan Rp69,495 miliar di tahun 2020.

Baca juga:  1.802 KK Keluar dari Data Kemiskinan di NTB

“Untuk kluster 4: meningkatkan pembangunan yang inkliusif pada tahun 2019 lalu turun. Dari 1,06 persen atau setara dengan pembiayaan sebesar Rp1,745 miliar pada tahun 2019 lalu, turun menjadi 0,51 persen setara dengan pembiayaan Rp1,156 miliar,” jelasnya.

Dari RPJMD Kota Mataram untuk tahun 2020 kata Amir,akan difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan pada masalah SDM (sumber daya manusia). Penanggulangan itu kiranya perlu ditonjolkan karena sesuai dengan arahan RPJMD kota Mataram. “Dari itu kita lebih banyak pada peningkatan ekonomi kembali, kita di Mataram sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2019 lalu, dari 8,01 persen pertumbuhan ekonomi kita berubah menjadi 6,8 persen,” jelasnya.

Bukan hanya itu, penyumbang terbesar peningkatan ekonomi kota Mataram masih disektor akomodasi. Sejak tahun 2018 lalu kata dia, okupansi hotel-hotel di Mataram juga mengalamai penurunan secara drastis. “Rata-rata okupansi hotel tahun 2019 ini hanya capai 15-20 persen itu dari 60-80 persen pada tahun 2017-2018 lalu,” pungkas Amir.

Baca juga:  IPM NTB Masih di Urutan 29 Nasional

“Karena kota Mataram penyumbang pendapatan terbesar itu pada akomodasi dan jasa. Untuk mengembalikan ekonomi sesuai denganRPJMD dan Musrenbang tahun 2020, sekarang itu disiapkan kajiannya, harus difokuskan di kalster 3:pemberdayaan pada kelompok masyarakat miskin. Yang dulunya ditingkatkan di akses pelayanan dasar. Tapi pelayanan dasar kita coba tidak turunkan terlalu besar,” aku Amir.

Kendati demikian, dari data tersebut, Pemkot Mataram pun menargetkan, penurunan angka penduduk miskin sesuai arahan RPJMD kota Mataram ditargetkan ada penurunan 1 digit dari 8,92 menjadi 7,92 persen.

“Sesuai dengan arahan RPJMD kita, saya akui memang susah menurunkan angka di satu digit tersebut. Lihat saja, untuk 2019 ini kita hanya mampu menurunkan 00,4 persen, tapi catatannya kan angka penduduk miskin naik,” tutup Amir. (viq)