Realisasi Lima OPD Tak Capai Target

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengevaluasi penyerapan realisasi fisik dan keuangan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Realisasi lima OPD masih rendah atau di bawah 90 persen. Perencanaan harus disusun sejak awal. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dikerjakan lebih awal.

“Saya sorot OPD yang di bawah 90 persen,” kata Walikota ditemui usai menggelar rapat tertutup bersama pimpinan OPD, camat dan lurah se – Kota Mataram, Senin, 20 Januari 2020.

Lima OPD itu adalah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pariwisata.

Diidentifikasi permasalahan tersebut kata Walikota, lebih pada efisiensi anggaran dari pengadaan barang atau sisa tender. Seperti di Sekwan, belanja perjalanan dinas banyak tidak dieksekusi, gaji calon pegawai negeri sipil di BKPSDM semestinya TMT 1 Januari, dilaksanakan 1 April. Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial cukup ketat. BKD tidak akan mencairkan dana kalau tidak memenuhi persyaratan.

Akan tetapi, secara keseluruhan realisasi keuangan mencapai 92,20 persen dan fisik 93,37 persen. “Saya berusaha menjadikan masalah tidak terulang di tahun 2020,” harapnya.

Untuk pekerjaan fisik, dua pekerjaan mengalami keterlambatan. Yakni, Monument Mataram Metro dan Pasar Cakranegara. Pokja pengadaan barang dan jasa merubah addendum dan memberi perpanjangan waktu selama 50 hari.

Satu pekerjaan yakni Pasar Cakranegara diputus kontrak karena sumber anggaran berasal dari tugas perbantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Kementerian Perdagangan.

Ahyar menekankan, OPD yang mengelola anggaran fisik atau nonfisik untuk bisa mengeksekusi triwulan kedua. Dokumen harus dipersiapkan sejak awal. Program yang memiliki urgensi atau kemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat demi peningkatan perekonomian serta pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan.

“Saya minta Pak Sekda menginventarisir mana saja pekerjaan yang bisa dikerjakan di triwulan kedua,” ucapnya. Dia tidak ingin ada penumpukan pekerjaan diakhir tahun,sehingga memicu keterlambatan. Oleh karena itu, diupayakan pada bulan Juni sudah dilakukan perubahan anggaran.

Sekretaris Daerah, Dr. H. Effendi Eko Saswito menambahkan, sisa lebih perhitungan anggaran di tahun 2019 sekira Rp9 miliar – Rp10 miliar. Dana itu berasal dari sisa tender proyek. Untuk tahun ini, program OPD sudah mulai berjalan. (cem)