Pengerjaan Proyek di Mataram Dikebut

Dua orang pekerja mengebut pengerjaan revitalisasi gedung Kantor Walikota Mataram, Senin, 2 Desember 2019. Kontraktor mulai mempercepat pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak pertengahan Desember pekan depan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah rekanan mulai mengebut pekerjaan menjelang berakhir kontrak. Di beberapa lokasi proyek pemerintah ada yang menambah pekerja, termasuk menambah jam kerja. Bila terjadi keterlambatan, rekanan terancam didenda.

Pemantauan Suara NTB di beberapa lokasi proyek di Mataram, Senin, 2 Desember 2019 menunjukkan, para pekerja bahkan telah siap berpacu dengan hujan yang mulai turun. Proyek revitalisasi kantor Walikota Mataram, misalnya, rekanan pemenang tender mengebut sisa – sisa pekerjaan menjelang berakhir kontrak tanggal 15 Desember pekan depan.

Di jadwal yang sama proyek rehab gedung Badan Keuangan Daerah (BKD) senilai Rp1,6 miliar, berikut kantor Camat Ampenan dengan nilai kontrak Rp1,3 miliar, juga mempercepat penyelesaian pekerjaannya.

Sedangkan, gedung Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mataram dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar telah rampung 100 persen. Lanjutan gedung Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan nilai kontrak Rp1,2 miliar juga berakhir pertengahan Desember.

Baca juga:  Oknum Mantan Anggota DPRD Lobar Berutang di Proyek Jalan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menyampaikan, lima proyek fisik akan berakhir masa kontrak pada tanggal 15 Desember pekan depan. Di antaranya, rehab gedung kantor walikota, rehab gedung BKD pasca gempa, Kantor Camat Ampenan, lanjutan Kantor Dispora dan lainnya.

Semua rekanan telah dipanggil. Bahkan, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah mengevaluasi. TP4D meminta rekanan mengebut pekerjaan sebelum berakhir masa kontrak. “Semua rekanan kita kumpulkan dan ingatkan mempercepat pekerjaan,” kata Miftah.

Rata – rata pekerjaan gedung tahap penyelesaian akhir. Kecuali, pengerjaan gedung BKPSDM yang telah rampung 100 persen. Seandainya, rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hingga akhir masa kontrak secara otomatis akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Denda ini adalah konsekuensi dari kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Baca juga:  Kontraktor Jembatan Mangkrak Masuk Daftar Hitam BPJN

Progres pengerjaan monument yang dikerjakan dengan nilai kontrak Rp10,5 miliar lebih masih proses pengerjaan bagian puncak. Miftah mengatakan, sejak monumen kontrak sampai sekarang rekanan selalu over time. Pekerjaan monumen memiliki tingkat kesulitan dibandingkan konstruksi fisik lainnya.

Untuk mengerjakannya dibutuhkan skill dan kehati – hatian. Bagian dikerjakan sifatnya ornament dan bila salah akan mengulang kembali. “Sudah saya cek kemarin sore, sudah naik tinggal bentuk bundar mutiaranya saja,” ujarnya.

Kalau akhirnya sisa waktu hampir 25 hari ini cuaca mengganggu dan berpengaruh terhadap pekerjaan, rekanan harus menerima konsekuensi didenda. Tetapi kontraktor tetap memiliki komitmen menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. (cem)