Pejabat Eselon III dan IV di Kota Mataram akan Dihapus

Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pejabat eselon III dan IV di Lingkup Pemkot Mataram perlu bersiap – siap. Pemerintah pusat mewacanakan akan melakukan pemangkasan dan mengganti jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Wacana pemangkasan ini tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 393 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhaan birokrasi.

Menanggapi rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mendukung langkah pemerintah pusat. Artinya, tidak ada lagi jabatan setingkat kepala seksi dan kepala bidang. Di tingkat organisasi perangkat daerah hanya ada kepala dinas atau kepala badan. Pejabat eselon III dan IV akan beralih menjadi fungsional. Tetapi petunjuk lebih lanjut terhadap penerapan jabatan fungsional belum diterima.

“Cuma petunjuk teknisnya belum kita terima,” kata Sekda, Jumat, 29 November 2019.

Pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemkot Mataram sebanyak 901 orang. Terdiri dari eselon IIIA 53 orang, eselon IIIB 105 orang, eselon IVA 489 orang dan eselon IVB254 orang. Sebagian kementerian ada yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Eko menegaskan, aturan ini yang masih belum ada juknis seperti apa penerapannya. Pemkot Mataram dalam posisi menunggu dan akan mengimplementasikan sepanjang itu menjadi kebijakan nasional.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pasti akan disampaikan ke daerah. Hal ini menyangkut penilaian kinerja dan termasuk tunjangan jabatan. Sebab, semasa menjabat eselon III dan IV ada tunjangan jabatan diperoleh. Apakah setelah beralih sebagai fungsional mendapat hak yang sama atau tidak. “Bagaimana perhitungannya juga kita tidak tahu. Makanya kita lihat petunjuk lebih lanjut,” tandasnya.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakaan Pemkot Mataram siap melaksanakan. Eko menambahkan, penghapusan jabatan eselon III dan IV oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Namun demikian, jabatan fungsional akan bergantung pada kompetensi pegawai bersangkutan. Antara aparatur sipil negara yang satu dengan lainnya akan kompetitif dalam melaksanakan tugasnya.

Sekda belum berani mengulas lebih jauh karena pelaksanaan aturannya belum diketahui. Untuk pelaksanaan akan banyak hal yang perlu disesuaikan. Penilaian kinerja pejabat fungsional akan membuat laporan kinerja harian, mingguan dan bulanan. “Mungkin penerapaanya tahun 2020. Kita lebih awal harus mempersiapkan,” demikian Sekda. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.