Pinjaman Rp118 Miliar untuk RSUD Mataram Dibatalkan

Lalu Herman Mahaputra (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Mahaputra mengaku kecewa terhadap pembatalan pinjaman Rp118 miliar ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk mempersiapkan RSUD Kota Mataram naik kelas, dari tipe C ke tipe B. Tapi rencana itu jadi batal.

“Kalau saya bilang tidak kecewa, bulshit-lah. Manusiawilah, pasti kecewa,” jawabnya dikonfirmasi pekan kemarin. Kekecawaan Jack, sapaan akrab Direktur RSUD ini, dengan tidak lagi berpikir untuk berinovasi atau mengembangkan konsep rumah sakit sebagai tipe B. Tujuan awal meminjam ke salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan tersebut, untuk meng-upgrade rumah sakit dengan tantangan yang ada.

Oleh karena itu, ia tidak akan lagi mengajukan pinjaman di manapun untuk pengembangan rumah sakit. “Saya tidak akan mengajukan lagi. Biarkan saja begini,” ucapnya.

Di satu sisi, pembatalan peminjaman dana Rp118 miliar mungkin ada kebijakan – kebijakan lain diambil oleh pimpinan. Dan, itu jadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh rumah sakit. Tetapi kata dia, rumah sakit sebagai organisasi perangkat daerah sudah memproses sejak awal persyaratan sampai persetujuan peminjaman tersebut.

Adapun administrasi belum lengkap dibantah. Dia menegaskan, persyaratan dibutuhkan oleh PT. SMI telah terpenuhi. Dia menganalogikan peminjaman di bank umum tidak akan disetujui bilamana ada satu syarat tidak terpenuhi. Faktanya, BUMN di bawah Kementerian Keuangan menyetujui.

Perkara detail engineering design (DED) dinilai bukan sebagai persyaratan peminjaman. DED nantinya dibutuhkan saat penandatanganan persetujuan pinjaman oleh DPRD. DED digunakan pada proses tender di bulan Desember mendatang. “DED kita sudah siap,” tegasnya.

Sebagai rumah sakit tipe B, syarat pemenuhan bed belum terpenuhi. Berkembang wacana dan dipertanyakan di Dewan bahwa jumlah bed di rumah sakit telah terpenuhi. Hal ini pun dibantah oleh Jack. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan bahwa rumah sakit tipe B harus memiliki 400 bed.

“Memang sempat ditanyakan oleh anggota Dewan dan saya tanya dari mana datanya. Syarat tipe B sesuai aturan 400 bed,” bebernya. (cem)