Penetapan UMK Tunggu Keputusan Walikota Mataram

Hariadi (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dewan Pengupahan Kota Mataram, Rabu, 13 November 2019 telah menyepakati upah minimum kota (UMK) Kota Mataram sebesar Rp2.184.000. Penetapannya menunggu surat keputusan ditandatangani oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Hariadi, SIP mengatakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia telah merumuskan dan menyepakati besaran UMK Kota Mataram sebesar Rp2.184.000.

Penyesuaian gaji karyawan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 terkait pengupahan. Parameternya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi serta pendapatan domestik bruto. Di satu sisi diakui, kenaikan UMK hanya selisih Rp1.000 dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  Rp2.183.000., yang telah disepakati sebelumnya.

“Iya, rumusannya ketemunya di angka itu. SPSI dan Aspindo tidak ada masalah,” jawab Hariadi ditemui, Kamis, 14 November 2019.

Dari hasil kesepakatan Dewan Pengupahan akan disampaikan ke Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. SK penetapan UMK akan ditandatangani dan disampaikan ke Pemprov NTB. Sebelum penerapan sambung Hariadi, akan disosialisasikan dengan mengumpulkan pekerja dan pengusaha. Dengan harapan, mereka mau menerima hasil kesepakatan kenaikan UMK tersebut.

“Makanya kita tidak umumkan supaya perusahaan dan karyawan bergairah hadir sosialisasi,” tandasnya.

Pengusulan UMK paling telat harus disampaikan ke provinsi tanggal 21 November pekan depan. Pemberlakuan diterapkan mulai 1 Januari 2020. Sejauh ini, perusahaan ada juga yang tidak memberikan upah layak berdasarkan ketentuan. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi yang diatur jika perusahaan membayar di bawah UMK.

Kasus ini terkadang ditemukan pada perusahaan – perusahaan kecil. Biasanya antara pengusaha dengan karyawan memiliki kesepakatan. Pemerintah juga tidak bisa memaksa perusahaan menggaji karyawannya jika kondisi finansial tidak mencukupi.

“Kita tetap mengimbau ke perusahaan – perusahaan ini. Kadang ada juga kesepakatan antar mereka,”tandasnya. Dinas Tenaga Kejrja akan mengawasi penerapan di perusahaan. Termasuk melihat standar kebutuhan hidup layak. (cem)