Pembangunan Kantor Walikota Dikawal Mahasiswa

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang memberikan penjelasan terkait rencana pembangunan kantor walikota kepada DPD KAMMI Kota Mataram, Kamis, 7 November 2019. (Suara NTB/viq)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Rencana pembangunan Kantor Walikota Baru di Lingkar Selatan Kecamatan Sekarbela Kelurahan Jempong Baru Mataram yang menelan anggaran Rp135 miliar telah disepakati. Namun, pembangunan tersebut dikritik sejumlah aliansi mahasiswa.

Ketua Umum DPD KAMMI (Kesatuan Aksi Massa Mahasiswa Islam) Kota Mataram, Lalu Onang Wahyu Pratama, bersama belasan anggotanya mengkritik pembangunan kantor walikota. Katanya, pihaknya akan mengawal dan mengawasi proses pembangunan kantor Walikota.

Menurut Onang, beberapa syarat yang sudah diajukan oleh beberapa Dewan adalah bentuk komitmen dan meminta dokumen RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk pembangunan kantor walikota baru tersebut.

“Katanya dalam RPJMD Kota Mataram ada tertera di dalam dokumen tersebut. Sehingga akan kita kawal sampai akhir November, termasuk juga kita kawal syarat-syarat yang diajukan oleh DPRD Kota Mataram. Kita akan tetap dikawal lewat jalur-jalur audiensi,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis, 7 November 2019 kemarin.

Selama komitmen pembanguan kantor Walikota tidak membebani anggaran, mahasiswa yang tergabung dalam aliasni KAMMI, tidak mempermasalahkannya. “Kan pada belanja daerah ada administrasi itu harus 60 persen dari anggaran APBD,” jelasnya.

Hingga akhir November mendatang jelas Onang, alisansi mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI tersebut akan meminta dokuman-dokumen agar bisa melihat anggaran dan aturan yang menjadi dasar mengkaji  RPJMD dan Amdal untuk pembangunan kantor Walikota baru ini.

“Termasuk juga dalam KUA PPAS. Kita bisa memaklumi memang untuk saat ini,” jelasnya.

“Karena beberapa syarat yang katanya sudah dilengkapi itu. Tapi kita kan belum lihat secara langsung dokumen itu, kalau ada temuan-temuan yang mengganjal, tetap kita akan suarakan itu ke publik,” paparnya.

Secara terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, pembangunan kantor walikota baru dinilai urgen. Karena, melihat kondisi kantor walikota lama sudah tidak representatif bagi sebuah kantor pemerintahan di tengah Kota Mataram.

Kata Martawang, kapasitas bangunan kantor walikota lama ini sudah melebihi dari kapasitas yang sudah ditetapkan tahun 1993 lalu. Awalnya, kantor walikota lama ini berkapasitas 200-500 orang. Namun, saat ini, hampir 1.000 orang menempati kantor walikota ini.

“Artinya kapasitas gedung ini (kantor walikota Mataram) sudah tidak layak lagi untuk mendukung aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan. Kita juga harus menertibkan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelas Martawang kepada Suara NTB, Kamis kemarin.

Untuk menjamin itu semua jelas Martawang, demi kenyamanan pelayanan publik, kapasitas gedung kantor walikota lama ini sudah melampaui batas. Bukan hanya itu tegas Martawang, keadaan area parkir yang sempit tak representatif membuat, pembangunan kantor walikota baru dinilai penting. (viq)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.