Pemkot Bayar PJU Rp2,8 Miliar Sebulan

Penerangan Jalan Umum (PJU) di salah satu ruas jalan di dalam Kota Mataram. Program meterisasi PJU diharapkan mampu menekan pembayaran PJU pemkot ke PLN. (Suara NTB/cem)

Advertisement

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram perlu mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Pasalnya, pemkot harus membayar tagihan penerangan jalan umum (PJU) ke PLN mencapai Rp2,8 miliar sebulan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, tagihan PJU yang dibayarkan setiap bulannya stagnan di angka Rp2,8 miliar. Hal ini dipicu akibat belum terealisasinya upaya pemerintah mengubah jaringan dari kontrak daya ke meterisasi. Jika langkah ini diubah dipastikan ada perubahan pembayaran.

Sebagai perbandingan pembayaran dengan sistem kontrak daya pada 40 persen PJU di Mataram mencapai Rp2,2 miliar. Sedangkan, 60 PJU yang menggunakan meterisasi hanya Rp600 juta per bulan. “Untuk 100 watt lampu PJU dengan meterisasi kita cuma bayar Rp75 ribu. Kontrak daya Rp260 ribu per bulan. Perbedaannya sangat tinggi sekali,” kata Kemal dikonfirmasi pekan kemarin.

Kemal mensyukuri pajak penerangan jalan (PPJ) diperoleh pemerintah dari setoran masyarakat mencapai Rp43 miliar. Dengan rata – rata Rp3,3 miliar – Rp3,4 miliar per bulan. Artinya, ada surplus sekitar Rp600 juta yang masuk ke kas daerah.

Untuk mengurangi tagihan PJU ini, pihaknya telah mengupayakan mengubah kontrak daya menuju meterisasi. Tiga tahun terakhir ini mulai 2017 hingga 2019, sudah tidak lagi dialokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kendalanya bukan pada kesiapan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun material, melainkan kemauan pemerintah untuk merealisasikan hal itu.

“Hanya kemauan dari pemerintah mau untuk melaksanakan meterisasi atau tidak. Terakhir kita anggaran tahun 2016 lalu,” terangnya. Sejauh ini, material untuk pemasangan meterisasi tidak ada kendala dari PLN. Ibaratnya perusahaan listrik plat merah itu berjualan dan mereka siap menyediakan tergantung dari ketersediaan anggaran dimiliki oleh pemerintah.

Pemasangan meterisasi biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PLN. PLN nantinya hanya menyediakan jaringan saja. “Ibaratnya mereka jadi pedagang. Kalau tersedia anggaran mereka siap pasangkan kapan saja,” ucapnya.

Langkah tepat untuk mengurangi tagihan PJU dengan mengubah dari kontrak daya ke meterisasi. Dengan cara itu, pendapatan asli daerah dari PJU akan meningkat. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.