Anggaran OPD Kota Mataram Dipangkas

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Pemkot Mataram tahun 2020 pada pembangunan proyek strategis, berdampak. Anggaran masing – masing organisasi perangkat daerah dipangkas. Perjalanan dinas perlu diefisiensikan.

Pembahasan kerangka umum anggaran dan plafon penggunaan anggaran sementara (KUA – PPAS) 2020 bersama tim anggaran pendapatan daerah, Selasa, 8 Oktober 2019 disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Hariadi bahwa anggaran diterima dipangkas Rp180 juta. Alokasi itu untuk program tenaga kerja mandiri. “Iya, terpaksa tahun depan kita tidak mengadakan sosialisasi atau pelatihan itu. Kita bakal hapus,” kata Hariadi.

Tidak disebutkan detail alokasi anggaran diterima di APBD 2020 mendatang. Rancangan Kegunaan Anggaran sedang dibahas lagi. Kemungkinan sambungnya, alokasi dana diterima tidak jauh berbeda dari diperoleh di tahun 2019.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. Kemal Islam menyebutkan, anggaran yang dimiliki di 2020 dipangkas Rp6 miliar. Anggaran ini termasuk biaya rutin tiap tahunnya seperti penataan taman, pembuatan tempat bermain dan lain sebagainya.

Iya, karena ada pembangunan Kantor Walikota. Kita tunda dulu lah,” ucapnya. Rasionalisasi anggaran praktis mengganggu program. Namun

demikian ujar Kemal, harus dimaklumi dengan adanya kebijakan kepala daerah tersebut.

Postur APBD 2020 tersedot untuk pembangunan Kantor Walikota Mataram mencapai Rp60 miliar dan Gedung Graha Paripurna Rp20 miliar. Belum lagi, dana hibah yang diberikan ke Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Mataram sekitar Rp33,6 miliar. Anggaran ini diluar pengamanan untuk Kepolisian.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, tidak ada anggaran OPD yang dipangkas. Pihaknya hanya meminta program di OPD dirasionalisasikan. Artinya, memprioritaskan program yang menjadi tugas dan fungsinya.

Ndak dipangkas. Cuma kita ada efisiensi saja,” dalihnya.

Rasionalisasi anggaran nyaris di semua OPD. Eko mengakui, efesiensi anggaran tidak terlepas dari kebijakan strategis kepala daerah untuk membangun kantor walikota dan gedung graha paripurna.

Disatu sisi, efisiensi tidak mengganggu program dasar seperti kependudukan, kesehatan serta pelayanan masyarakat lainnya.

“Iya, termasuk kebijakan itu,” pungkasnya.

Pembahasan anggaran tahun 2020 belum final. Pihaknya masih melakukan pembahasan – pembahasan di tingkat TPAD. Selanjutnya diserahkan ke Dewan untuk dibahas kembali. Sekda menekankan, perjalanan dinas OPD diefisiensikan. (cem)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.