PDIP dan PKS Minta Pembangunan Kantor Walikota Ditunda

Siswa siswi di SMPN 14 Mataram belajar secara lesehan karena tidak memiliki meubelair. Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, pemerintah justru ingin membangun Kantor Walikota dengan nilai Rp137 miliar. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Beberapa perwakilan fraksi yang duduk di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram memberi sinyal menolak sejumlah megaproyek bernilai ratusan miliar yang akan dianggarkan dalam APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., yang juga anggota Banggar kepada Suara NTB mengungkapkan, bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membangun proyek bernilai fantastis.

Ketidaksetujuan Erna, menyusul masih banyaknya persoalan pelayanan mendasar kepada masyarakat yang justru masih diabaikan. Apalagi, rilis dari Bappeda Kota Mataram bahwa angka kemiskinan di Kota Mataram meningkat dari 8,6 persen pada tahun 2019 menjadi 9,3 persen pada tahun 2020. ‘’Selesaikan kemiskinan dulu, baru kita bangun Kantor Walikota maupun Graha DPRD,’’ tegasnya Rabu, 9 Oktober 2019.

Banggar, lanjut Erna bukan tidak setuju rencana pembangunan Kantor Walikota tersebut. ‘’Kita setuju, tapi waktunya harus disesuaikan. Pembangunan Kantor Walikota dan Graha DPRD ini bukan tidak penting. Itu penting tapi ini bukan saat yang tepat. Apalagi sekarang inikan kita masih recovery pascagempa,’’ terangnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram ini lebih setuju jika Pemkot Mataram mendahulukan kebutuhan wajib masyarakat. Seperti urusan pendidikan

maupun kesehatan. Kalau pembangunan Kantor Walikota maupun Graha DPRD dipaksakan, kata Erna, itu sama artinya pemerintah tidak punya hati.

Dia mencontohkan, di SMP 14 Mataram yang terdiri dari 24 rombel (rombongan belajar), sebanyak empat rombel di sekolah itu, siswanya masih belajar secara lesehan karena tidak mempunyai meubelair. Sedangkan delapan rombel lainnya terpaksa belajar di teras karena tidak mempunyai ruang kelas.

Dengan situasi dan kondisi saat ini, anggota dewan dari dapil Ampenan ini meyakini bahwa pembangunan Kantor Walikota itu akan menjadi sorotan masyarakat. ‘’Kalau ini dipaksakan, kami dari Fraksi PDI-P tidak akan ikut menyetujui,’’ tandas Erna.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih mengajak eksekutif dan legislatif berpikir realistis. ‘’Bagaimanapun, pelayanan dasar harus menjadi prioritas. Kalau pelayanan dasar tidak mendapatkan porsi yang layak, kenapa kita harus memaksakan membangun tahun 2020,’’ ungkapnya.

Isti juga khawatir kalau pembangunan kantor Walikota yang rencananya akan menggunakan pola multiyears justru akan berimplikasi hukum di kemudian hari. Karena seperti diketahui, masa jabatan walikota Mataram akan berakhir pada Februari 2021. Sedangkan untuk pembangunan Graha DPRD, dia memandang hal itu belum mendesak. ‘’Intinya jangan dipaksakan dengan waktu yang singkat,’’ katanya. (fit)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.