Masih Rendah, Serapan DAK Kota Mataram

Mahmuddin Tura  (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Serapan dana alokasi khusus (DAK) Kota Mataram masih rendah. Dari anggaran Rp97,6 miliar, baru terealisasi sekitar Rp19,9 miliar. Keterlambatan tender proyek dinilai jadi pemicu.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Kamis, 5 September 2019 belum mengetahui detail penyerapan dana alokasi khusus (DAK) hingga memasuki akhir triwulan ketiga. Dari anggaran diterima Rp97,6 miliar terealisasi 20,4 persen atau Rp19,9 miliar.

Rendahnya serapan anggaran DAK disebabkan oleh keterlambatan proses tender, sehingga menjadi kendala. Akan tetapi, tenggat waktu diberikan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan bahwa proyek yang sumber pembiayaan dari DAK telah terkontrak.

Baca juga:  Rendah, Serapan Anggaran Empat Pemda di NTB

“Memang proses ini dipercepat pada penarikan uang muka dan pembayaran termin. Insya Allah, bulan September ini banyak serapan,” terang Mahmuddin.

Pemerintah pusat memberikan anggaran relatif besar untuk pengelolaan DAK. Anggaran ini tidak terlepas dari pengajuan dari Pemkot Mataram. Disinyalir ada ketidakmampuan organisasi perangkat daerah (OPD)  membelanjakan anggaran tersedia. Mahmuddin berdalih, eksekusi anggaran memang perlu ada kesiapan administrasi dan regulasi yang menghambat.

Pihaknya tetap mendorong pimpinan OPD mempercepat program mereka. Di samping itu, perlu ekstra hati – hati dalam hal administrasi.

Baca juga:  APBN untuk NTB Capai Rp26,08 Triliun

Dengan pendampaingan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus banyak administrasi tender yang dilengkapi. “Sejak di dampingi TP4D banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Ndak kayak dulu – dulu ndak ada begini – gini,” cetusnya.

Seperti halnya pembangunan tempat kuliner di Pelabuhan Ampenan senilai Rp3,6 miliar milik Dinas Pariwisata. Persyaratan adminstrasi seperti studi kelayakan, kejelasan tanah dan lain sebagainya harus dilampirkan.

Namun demikian, disampaikan mantan Kepala Dinas PUPR ini, saran dari Kejaksaan sangat bagus untuk meminimalisir kesalahan – kesalahan dalam pelaksanaan proyek. (cem)