Warga Bintaro Terancam Tetap Direlokasi

Anak-anak di Lingkungan Pondok Perasi yang akan direlokasi. Jika direlokasi, mereka butuh tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya.  (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah opsi sedang dikaji untuk mencari jalan ke luar bagi warga di Lingkungan Pondok Perasi, Kelurahan Bintaro, Ampenan. Alternatif apapun yang ditempuh pada akhirnya warga terancam tetap direlokasi. Beberapa opsi mencuat diantaranya, membebaskan lahan dan akan dijadikan ruang terbuka hijau bilamana batas tanah itu kurang dari 100 meter dari ro’i pantai. Kedua, membangun rumah susun sederhana sewa. Alternatif ini tetap keputusan akhirnya adalah merekolasi masyarakat dari lahan yang ditempati saat ini.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang mengatakan, Pemkot Mataram dapat membeli lahan itu dengan catatan harus tunduk pada mekanisme penganggaran. Maka perlu dibangun komitmen dengan pemilik lahan bahwa pemerintah bisa mengambil alih lahan itu dengan syarat tidak melanggar aturan untuk membeli lahan itu sebagai aset. Tetapi masyarakat juga harus bijaksana untuk bersedia direlokasi ke rusunawa yang akan dibangun.

Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH.,  menyampaikan, pada intinya Dewan memberikan pengertiaan bagaimana posisi pemerintah, masyarakat dan aparat dalam hal ini pengadilan. Keputusan pengadilan bersifat mutlak. Termasuk posisi Dewan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum.

Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap perkara itu tidak bisa diintervensi lagi. Dampak dari putusan itu, pemerintah harus memperhatikan ekses dari keputusan pengadilan. Sehingga masyarakat setidaknya jangan terlalu terganggu.

“Fungsi fasilitasi ini dibutuhkan oleh masyarakat menghadapi masalah itu. Agar tidak terlalu fatal untuk akibat itu. Ini yang harus diterjemahkan melakukan fungsi fasilitasi pada standar – standar di pertanggungjawaban baik dari sisi hukum dan keadilan,” kata Didi Rabu, 4 September 2019.

Sejumlah alternatif diketahui berkembang untuk menangani masalah lahan di Pondok Perasi. Pilihan opsi akan dibicarakan oleh eksekutif dengan legislatif. Disadari apapun keputusannya masyarakat terancam tetap direlokasi dari tempatnya saat ini. Bagaimana pun juga, kata Politisi Partai Golkar ini, sikap mutlak terhadap lahan itu sepenuhnya menjadi kewenangan Ratna  Sari Dewi selaku pemilik lahan.

Oleh karena itu, terhadap masalah ini perlu ada komunikasi dengan pemilik lahan. Eksekutif mencari pola komunikasi dengan pemilik lahan. Paling tidak berkomunikasi dengan pemilik lahan untuk melihat masalah ini. Dewan selaku wakil rakyat juga berusaha berkomunikasi dengan pemilik lahan agar memahami kondisi yang dialami masyarakat.

Belum definitifnya jabatan di DPRD Kota Mataram dinilai Didi, serba tanggung. Pihaknya tidak bisa bergerak atau melangkah lebih jauh karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Walapun pernah disampaikan ke anggota Dewan lainnya bahwa posisi mereka telah melekat sebagai wakil rakyat. (cem)