Mohan Perintahkan Usut Dugaan Pungli Pasar Kebon Roek

Mohan Roliskana (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kecewa terhadap praktik dilakukan petugas pasar yang dinilai meresahkan pedagang. Dugaan pungutan liar di Pasar Kebon Roek akan merusak kredibilitas pemerintah. Aparat penegak hukum diperintahkan mengusut kasus tersebut.

“Saya prihatin karena tidak ada efek jera dari petugas juru pungut di pasar,” ungkap Mohan pekan kemarin.

Pemkot Mataram berulang-ulang mengingatkan petugas pasar agar tidak memanfaatkan kewenangan dimiliki untuk mengeksploitasi pedagang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kekecewaan disampaikan Mohan, langsung meminta Dinas Perdagangan untuk segera mengevaluasi dan mensupervisi atau pengawasan kembali terhadap petugas di pasar.

“Perilaku kepala pasar ini perlu diingatkan berulang – ulang, meskipun tidak semuanya melakukan praktik itu,” tandasnya.

Baca juga:  Kinerja Kepala Pasar akan Dievaluasi

Dugaan pungutan liar kini masih terjadi di Pasar Kebon Roek dan sedang didalami oleh Tim Saber Pungli Polda NTB, dinilai merusak nama baik institusi. Tindakan ini telah mencoreng nama pemerintah. Mohan kembali menegaskan, agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini agar memberi efek jera bagi petugas pasar lainnya.

Disampaikan, kasus tahun sebelumnya dengan operasi tangkap tangan (OTT) kepala pasar Sayang – sayang semestinya menjadi pembelajaran bagi petugas. Justru kasus demikian tak jadi pembelajaran, malah kembali terulang di Pasar Kebon Roek. Tim Saber Pungli mengamankan petugas keamanan diindikasikan melakukan praktik penarikan retribusi keamanan tidak sesuai ketentuan.

“Dulu kan sudah terjadi di sana. Ini harus dijadikan pelajaran karena rekan kerja mereka diproses secara hukum,” katanya mengingatkan. Penempatan aparatur sipil negara sebagai kepala pasar maupun juru pungut dinilai akan lebih hati-hati dibandingkan dengan petugas biasa.

Baca juga:  Kapolda : Razia Jangan Jadi Ajang Pungli

Selain mendapatkan sanksi pidana, juga mengancam karir mereka sebagai pegawai negeri sipil. Mohan mengatakan, kepala pasar ada ditempati sebagai ASN. Tetapi tidak maksimal karena arogansi kepala pasar. Laporan diterima terkadang terjadi konflik di internal pasar itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu ketegasan Dinas Perdagangan mencari kepala pasar memiliki jejak rekam yang baik,sehingga tidak ada perilaku menyimpang. “Ini sudah banyak dirugikan. Merugikan pedagang dan mencoreng nama terbaik pemerintah. Ini sudah beberapa kali seperti ini,” tegasnya. (cem)