KPK Awasi PAD Kota Mataram

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menandatangani kerjasama optimalisasi PAD dengan KPK dan Bank Daerah pada diseminasi program optimalisasi PAD di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (8/8). (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Pola pengawasannya menggunakan sistem elektronik. Sistem ini guna mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), H. M. Syakirin Hukmi, S.E., MM menjelaskan, kegiatan diseminasi pendapatan asli daerah khususnya wajib pajak hotel, restaurant dan hiburan yang merupakan sistem perpajakan self assessment. Ini tidak terlepas dari rencana aksi pencegahan korupsi. Selama ini, pencegahan korupsi pada sisi belanja negara atau daerah. Padahal, pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya itu. Tapi secara penerimaan atau pendapatan negara atau daerah juga bagian yang perlu dilakukan pencegahan.

“Bagi ASN sanksinya adalah pemberhentian tidak hormat yang mencoba bermain – main dengan PAD,” kata Syakirin, Kamis, 8 Agustus 2019. Keterlibatan KPK, mengoptimalisasikan PAD. Pemkot Mataram juga menggandeng bank daerah. Bank daerah akan memasang alat ke hotel dan restaurant. Pajak yang telah dititipkan oleh konsumen kepada wajib pajak harus disetorkan ke daerah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menambahkan, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi guna penataan manajemen PAD termasuk pengusaha. Sistem ini tidak saja bermanfaat bagi pemerintah, tapi kepentingan manajemen hotel, hiburan dan bidang lainnya.

Pemkot Mataram ingin mendorong keterbukaan potensi dengan sistem yang terakses pada database pengusaha. “Sistem ini tidak saja untuk pemerintah tapi bagi pengusaha,” kata Walikota.

Optimalisasi PAD sambungnya, mengukuhkan komitmen pencegahan korupsi di bidang PAD dan sekaligus menyelaraskan pandangan – pandangan. Ditegaskan Walikota, Pemkot Mataram dituntut oleh membangun kemandirian pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sumbernya adalah mengoptimalisasi PAD.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menambahkan, legislatif sebagai mitra eksekutif terus mendorong optimalisasi PAD. Pemerintah tidak saja menarik pajak, tapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kalau bisa masyarakat sambil tidur –tidur di rumah bisa bayar pajak,” sarannya. (cem)