Hari Ini, Anggota DPRD Kota Mataram Periode 2019 – 2024 Dilantik

Ketua sementara, H. Didi Sumardi, SH., bersama 39 anggota Dewan terpilih mengikuti gladi bersih pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode 2019 – 2024. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 40 anggota DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 dilantik, Selasa, 6 Agustus 2019 hari ini. Sehari sebelumnya, anggota Dewan terpilih hasil Pileg 2019, melakukan gladi bersih persiapan pelantikan yang berlangsung Selasa hari ini. Pantauan Suara NTB, anggota Dewan terpilih semangat menjalani gladi bersih yang dipandu oleh Sekretariat DPRD Kota Mataram.

Pimpinan sementara berdasarkan perolehan suara tertinggi, yakni berasal dari Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dari Partai Golkar dan wakil Ketua Sementara, I Gde Sudiarta dari Partai Gerindra. Sebanyak 40 anggota Dewan yang dilantik hari ini, Sembilan orang dari Partai Golkar, enam orang dari Partai Gerindra, lima orang dari PDI Perjuangan, lima orang dari PKS, empat orang dari Demokrat, tiga orang dari PPP, tiga orang dari PAN, satu orang dari Nasdem, satu orang dari PKPI, satu orang dari Hanura, satu orang dari PKB dan satu orang dari Partai Berkarya.

Gladi tiap tahapan pelantikan diulang dua kali untuk memastikan anggota Dewan sudah memahami tiap tahapan dengan baik. Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang juga Ketua DPRD Kota Mataram periode 2014 – 2019 mengungkapkan meskipun capaian kinerja DPRD telah direalisasikan secara optimal, ke depan (Periode 2019 – 2024) sebagai keberlanjutan dari ikhtiar dan ijtihad politik untuk mecapai kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Mataram perlu terus memperkuat sistem berbasis digital/online sebagai instrument membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan DPRD sebagai Zone Integritas dan Birokrasi Bersih Melayani, sistem aplikasi kinerja harian pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat Dewan yang bersifat up date setiap waktu, system aplikasi penyampaian aspirasi/pengaduan oleh masyarakat secara on line serta tindak lanjutnya secara cepat dan efektif oleh DPRD.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun konektifitas antara DPRD sebagai produk PEMILU dengan masyarakat sebagai pihak yang memberikan suaranya melalui anggota dewan yang terpilih sehingga berkontribusi kearah pematangan system berdemokrasi, berpolitik, dan berkepemerintahan termasuk berPEMILU yang kedepannya semakin baik, berintegritas dan berkualitas. Disamping itu DPRD juga perlu terus membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas DPRD dengan   Perguruan Tinggi, akademisi, Lembaga Kajian, LSM dan stakeholder lainnya serta memberi perhatian kepada berbagai aktivitas dalam bentuk kajian dan diskusi yang mengarah pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian DPRD juga berperan sebagai fasilitator, motivator dan problem solver yang senantiasa turut memberi pencerahan dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan Indonesia (Adeksi) maupun lembaga lainnya khususnya dibidang advokasi yang berkaitan dengan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang  politik, pemerintahan dan otonomi daerah untuk mencapai cita-cita dan  tujuan nasional.

Pada level nasional DPRD juga perlu terus meningkatkan perannya baik melalui wadah Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) maupun lembaga lainnya khususnya dibidang advokasi yang berkaitan dengan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang  politik, pemerintahan dan otonomi daerah untuk mencapai cita-cita dan  tujuan nasional. Hal tersebut sebagai keberlanjutan dari posisi ketua DPRD Kota Mataram sebagai Wakil Ketua Umum Adeksi yang arahnya bagaimana memperkuat otonomi daerah dan memperkokoh NKRI untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa hal tersebut juga sejalan dengan  hasil Rapat Kerja Nasional IV Adeksi 2019 di  Mataram.

Secara khusus aspek yang terus harus dibenahi secara internal bagaimana sekretariat DPRD yang berperan sebagai supporting system terus meningkatkan kualitas, integritas, profesionalisme dan keterampilannya sehingga dapat memback up DPRD secara optimal. Targetnya adalah bagaimana terbangun system yang baik, transparan dan efektif dan akuntabel seperti memperkuat system E-Risalah, E-Pokir, E-Aspirasi, E-Kinerja dll.

Baca juga:  Didi Sumardi Kembali Pimpin DPRD Kota Mataram

Mengingat peran DPRD khususnya Pimpinan DPRD tidak terbatas pada rapat-rapat DPRD sebagaimana yang menjadi tugas pokok DPRD juga peran Pimpinan DPRD yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana  mewujudkan demokratisasi melalui pendidikan politik yang baik. Oleh karenanya perlu back up khusus kepada pimpinan DPRD oleh tim yang handal dan mumpuni sehingga perannya seperti sebagai nara sumber, pembicara, pemberian pembelajaran maupun fasilitasi lainnya secara akademik seperti seminar, sarasehan, diskusi, talk show, debat, orasi, sosialisasi, wawancara dll dapat terlaksana secara optimal dan berkualitas.

Terhadap keberlangsungan PEMILU, Pilpres maupun Pileg khususnya di Kota Mataram yang telah terlaksana secara lancar, aman, damai, demokratis dan JURDIL dengan segala kelebihan dan kekurangannya secara khusus harus kita apresisasi dan ucapkan terima kasih kepada penyelenggara KPU Kota Mataram dan BAWASLU Kota Mataram serta POLRI, TNI, Pemerintah, Parpol, Ormas dan Masyarakat yang telah bekerja secara maksimal dan memberikan kontribusinya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan hasil yang membanggakan kita terlebih tingkat partisipasi masyarakat pemilih melampaui target diatas 80%.  Oleh karenanya secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di atas. InsyaAllah segala ikhtiar dan ijtihad politik yang telah dilaksanakan semoga dapat mematangkan system poiltik dan pemerintahan kita serta dapat mendewasakan masyarakat dalam berpolitik yang kesemuanya diorientasikan untuk  mewujudkan masyarakat yang semakin maju dan sejahtera dalam waktu yang bersamaan dapat membangun peradaban masyarakat yang semakin baik.

Pada bagian lain, Didi mengungkapkan, atas telah diberikannya  amanah sebagai  Ketua DPRD Kota Mataram masa bhakti 2014-2019 tehadap tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, apa yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab  telah dijalankan dengan sebaik-baiknya.

‘’Sesuai dengan Sumpah/Janji yang diikrarkan pada saat pengambilan Sumpah/Janji, Alhamdulillah saya telah melaksanakan kewajiban sebagai anggota/ketua DPRD Kota Mataram dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945, juga telah menjalankan kewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan,tidak memperkaya diri sendiri, keluarga dan orang lain, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta secara rutin melaporkan LHKPN kepada KPK RI sejak awal periode kepemimpinan di DPRD,’’ terangnya.

Sejak  menjadi ketua sementara, berlanjut menjadi  ketua definitif dari menyusun/menetapkan Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, Tata Beracara Badan Kehormatan, pemilihan/penetapan pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan serta seluruh tugas/wewenang dan kewajiban hingga saat ini sepenuhnya dijalankan dengan mengedepankan musyawarah/mufakat. Sehingga tidak ada satupun keputusan yang diambil dengan mekanisme voting. ‘’Tentu dengan tidak bermaksud anti terhadap sistem voting karena menjadi bagian dari mekanisme dalam pengambilan keputusan,’’ cetusnya.  Selain berpedaman pada beberapa hal tersebut, juga  didasarkan pada norma/nilai agama dan budaya sebagai upaya memperkuat selain ukhuwah Islamiyah juga ukhuwah wathaniyah dan  ukhuwah basyariyah.

Hal tersebut dijalankan sebagai implementasi dari semangat dan motivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama dan budaya sebagai perwujudan dari masyarakat yang maju, religius dan berbudaya sebagaimana visi Kota Mataram. Pelaksanaan fungsi DPRD yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan telah dijalankan secara produktif dan optimal dengan indikator kinerja antara lain jumlah produk DPRD dari tahun 2014 – 2019 khususnya berupa Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 82. Prosentase realisasi mengacu pada Program Pembentukan Perda (PROLEGDA) lebih dari 95% telah diselesaikan dengan baik dimana  separuhnya  bersumber dari inisiatif DPRD. Sehingga terkait dengan pembentukan Perda oleh DPRD Kota Mataram dinyatakan cukup produktif.

Baca juga:  Didi Sumardi Kembali Pimpin DPRD Kota Mataram

Demikian juga yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk perubahannya dan RAPBD termasuk Perubahan setiap tahun anggarannya selalu diselesaikan lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Fokus perhatian terhadap pembahasan RAPBD selain pengelolaan belanja harus direncanakan dan direalisasikan secara efektif dan efesien juga terhadap pengelolaan pendapatan harus dilakukan secara optimal termasuk yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang mana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan juga dijalankan secara proporsional dan konstruktif sesuai dengan mekanisme secara terlembaga.

Kewajiban  DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi/ pengaduan masyarakat telah dibangun formula dengan mengagregasikan aspirasi/ pengaduan masyarakat dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD. Untuk memberikan legitimasi dan arah berkaitan dengan POKIR tersebut DPRD melalui inisiatif DPRD telah membentuk PERDA  Nomor 8/2016 tentang perubahan atasPerda No. 27/2001 tentang Rencana Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) sebagai mekanisme Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) di Kota Mataram yang mana salah satu sumber dari penyusunan   kebijakan khususnya kebijakan anggaran  adalah dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD berupa POKIR.

Dengan adanya POKIR tersebut berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD baik melalui kegiatan reses, kunjungan, rapat-rapat, audiensi, pengaduan bahkan demontrasi sekalipun harus menjadi perhatian dalam bentuk terakomodirnya  atau diperhatikannya aspirasi tersebut secara proporsional. Dari data dari tahun 2014 – 2019 jumlah  anggaran yang telah diarahkan untuk kepentingan masyarakat  dalam bentuk POKIR lebih dari Rp160 miliar. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dedepan perlu adanya penyempurnaan baik pola maupun teknisnya sehingga aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel termasuk membenahi sistem E-POKIR.

Capaian kinerja DPRD ini juga sejalan dengan visi dan misi DPRD yang mengarah kepada perwujudan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang responsif, aspiratif, demokratis, mumpuni dan bertanggungjawab menuju masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Salah satu faktor yang menunjang untuk dapat terlaksananya kinerja yang baik adalah terciptanya hubungan kemitraan secara produktif, efektif dan konstruktif antara DPRD dengan eksekutif.

DPRD juga terus mendorong terciptanya Reformasi dan Inovasi birokrasi pada lingkup eksekutif kearah penguatan smart city dan penerapan online system/ degitalisasi khususnya terhadap sektor perizinan, pengelolaan Keuangan/PAD dan pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kualitas birokrasi kearah terbangunnya Zone/ Wilayah Integritas Bebas Korupsi (WIBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik dilingkup DPRD sendiri maupun di eksekutif yang mana hal tersebut merupakan esensi dari  tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut tercermin dari banyaknya Perda yang dibentuk atas inisiatif DPRD untuk   mendukung kearah tersebut.

Terget dari reformasi dan inovasi birokrasi tersebut adalah semakin mantapnya aplikasi sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement  (unit layanan pengadaan),Pemperbaharui aplikasi pelayanan perijinan dan pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengawasan internal dan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang lebih fokus pada pembinaan/pemberdayaan aparatur serta perbaikan penglolaan SDM aparatur dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang kesemuanya itu sebagai upaya untuk mengefektifkan fungsi pemerintahan dan mencegah terjadinya korupsi. (fit/*)