PKL Dilarang Buka Lapak di Trotoar Kawasan Bisnis Cakranegara

Beberapa pengunjung sedang makan siang di salah satu lapak PKL di Jalan Pejanggik, Kelurahan Cakra Barat, Cakranegara, Kamis, 1 Agustus 2019. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram, Rabu, 31 Juli 2019 malam turun mendata pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pusat Kawasan Bisnis Cakranegara (KBC). Pascapenataan, pedagang dilarang berjualan di pendestrian atau di atas trotoar.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, turunnya tim terdiri dari Dinas Perdagangan, Satpol PP, kecamatan dan tiga kelurahan serta asosiasi pedagang kaki lima (APKL) mendata pedagang dalam rangka penataan Pusat Bisnis Cakranegara. Pedagang disosialisasikan untuk tidak berjualan di atas trotoar atau pendestrian. Termasuk membangun lapak secara permanen. “Jadi tidak boleh lagi ada PKL yang berjualan di pendestrian,” kata Erwan dikonfirmasi, Kamis, 1 Agustus 2019.

Pengerjaan tahap kedua tahun ini, Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran sekitar Rp15 miliar, untuk menata KBC mulai dari perempatan Karang Jangkong hingga AA. Gde Ngurah. Tahap pertama, sepanjang jalan Hasanuddin dan Selaparang telah ditata dengan bantuan anggaran Rp5 miliar.

Erwan menegaskan, pedagang memiliki kewajiban dan larangan beraktivitas di kawasan tersebut. Larangan itu adalah salah satunya tidak berjualan di trotoar dan membuang sampah. Kewajiban lainnya yakni menjaga kebersihan, keamanan dan mentaati aturan berdasarkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Khusus penanganan kebersihan sedang dicarikan pola apakah pengelolaannya diserahkan kepada lingkungan ataukah langsung oleh instansi teknis. Jika ditangani secara khusus ada kewajiban pedagang mengeluarkan retribusi. “Penanganan persampahan ini masih kita carikan pola penanganannya,” tambahnya.

Secara keseluruhan pedagang yang berada di tiga kelurahan yakni Cakra Barat, Cakra Timur dan Cilinaya berjumlah sekitar 100 lebih pedagang. Jumlah ini tidak boleh bertambah, sehingga pengaturan akan jelas. Di samping itu, pedagang yang menggunakan ruang luas akan disesuaikan pasca penataan pendestrian. “Kalau sekarang belum kita larang,” pungkasnya.

Konflik sosial disampaikan mantan Lurah Gomong ini dipastikan akan muncul. Pedagang pasti akan memprotes kebijakan pemerintah. Pihaknya akan menghadapi dan melibatkan aparat penegak Perda untuk menertibkan pedagang yang bandel. “Kalau satu sampai tiga kali diperingati tapi tetap begitu.  Kita larang mereka berjualan lagi,” tegasnya.

Skenario penataan KBC tidak terlepas dari rencana Pemkot Mataram mempercantik kawasan tersebut. Cakranegara dinilai memiliki potensi dan daya tarik bagi wisatawan. Ketika suasana nyaman maka waktu menginap wisatawan bisa diperpanjang. Efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Arifuddin, Kasi di Dinas Perdagangan menambahkan, pihaknya hanya membantu kecamatan turun mendata pedagang. Pendataan ini merupakan tahap awal dari rencana penataan KBC. (cem)