Banyak Jukir Tidak Nyetor ke Pemkot

Salah seorang juru parkir di Gomong, Kota Mataram sedang merapikan kendaraan, Selasa, 30 Juli 2019. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Potensi retribusi parkir di Kota Mataram sebesar Rp5 miliar. Namun dari target tersebut, retribusi parkir masih hanya berkontribusi sebesar Rp1,8 miliar per tahun untuk pendapatan asli daerah (PAD). Banyak juru parkir (jukir) disebut tidak menyetor ke Dishub.

Ditemui Suara NTB di ruangannya, Selasa, 30 Juli 2019 Kepala Dishub kota Mataram, Drs. M. Saleh mengatakan, pihaknya mengupayakan untuk mengembalikan pengelolaan parkir ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir untuk mendongkrak PAD Kota Mataram.

Ia mengatakan, target Rp5 miliar dari potensi Rp25 miliar tersebut beberapa tahun belakangan ini memang belum pernah mencapai target yang dinginkan. “Kita baru bisa mendapatkan PAD dari retribusi parkir ini hanya 30 persen dari Rp5 miliar pada tahun 2018 lalu,” katanya.

Hal tersebut kata Saleh, menjadi fokus utama Dishub dalam meningkatkan PAD retribusi parkir di samping penindakan yang dilakukan sehari sebelumnya (parkir sembarangan, red). “Banyak permasalahan yang kita temukan di lapangan.

Dia mencontohkan, di pasar Pegesangan Mataram dalam setahun itu hanya menyetor Rp1 juta per bulan,” ungkpanya. Padahal, pengelolaan parkir yang ada di pasar Pegesangan Mataram dinilai memiliki potensi  retribusi mencapai Rp16 juta per bulan. “Kita sudah kasi kelonggaran kepada pengelolaan parkir yang ada di sana untuk menyetor Rp10 juta per bulan. Itu pun secara bertahap,” ungkapnya.

Lemahnya PAD dari retribusi parkir menurut Saleh, banyaknya juru parkir (jukir) yang tidak menyetor kepada pihak Pemkot yang dipegang oleh Dishub sendiri. Padahal, retribusi parkir itu merupakan aset Pemkot Mataram paling menjanjikan. “Kita punya banyak lahan parkir yang ada di sepanjang jalan atau of the road di Mataram, tapi pendapatannya lemah,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini penggunakan karcis sebagai alat ukur untuk menaikkan PAD retribusi parkir juga dinilai bermasalah. Dalam hal ini, jika masyarakat  menemukan jukir meminta bayaran tanpa karcis itu berhak melapor ke Dishub.

“Kewajiban jukir itu menata kendaraan, memiliki karcis parkir, sopan, dan memilki identias yang jelas. Jukir yang tidak memberikan karcis itu pelanggaran dan dia bisa dipidana. Mengambil dan menarik uang parkir tanpa karcis itu bisa disebut pungli,” kata Saleh.

Padahal, Dishub sendiri sering memberikan pembinaan secara rutin dan sering mengingatkan kepada Jukir yang ada di sepanjang jalan dan area parkir di Mataram untuk menyetor bruto ke petugas UPTD. Namun yang terjadi tutur Saleh, banyak jukir yang melakukan pungli. “Nanti kita akan tindak di lapangan. Kita sudah atur jadwal untuk turun ke lapangan,” katanya.

Salah satu Jukir yang ada di Lingkungan Gomong Mataram, Yadi, mengatakan tidak pernah menyetor hasil parkir yang ia dapatkan. Dalam sehari, kata Yadi, dia bisa mendapat lebih dari Rp140 ribu. “Saya bukan tidak mau menyetor, tapi tidak tahu mau setor kemana,” katanya.

Kendati demikian, Saleh pesimistis untuk mendongkrak PAD melalui retribusi parkir. “Saya tidak yakin tahun ini bisa mencapai target. Pada tahun sebelumnya kita hanya capai Rp1,87 miliar. Jadi ini berat. Saya harus berlari di titik start yang sulit. Dan harus terus digenjot,” tutupnya. (viq)