Diduga Libatkan Oknum Pejabat, Pusat Pertokoan di Pejanggik akan Diaudit

Seorang warga melintas di depan salah satu blok di pusat perbelanjaan (shopping center) di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik atau depan eks RSUP NTB. Pusat pertokoan ini hingga kini masih bermasalah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat memberi sinyal untuk melakukan audit terhadap indikasi keterlibatan oknum pejabat atas dugaan penjual aset pusat pertokoan  (shopping center) di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik. “Jika dibutuhkan kita akan lakukan audit,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pekan kemarin.

Pemkot Mataram telah membentuk tim penelusuran aset tahun 2016 lalu. Tim ini terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat serta mantan pejabat di era tahun 1990-an. Keterlibatan pejabat purnatugas seperti mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Mahsar Malaka yang kini menjabat sebagai Ketua Basnas Kota Mataram, untuk mencari titik terang status kepemilikan aset tersebut. Meski tim dibentuk belum ada titik terang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diminta oleh Pemkot Mataram belum juga dipenuhi oleh Pemkab Lombok Barat (Lobar). Alwan mengatakan, perkembangan penelusuran aset disampaikan oleh BKD. Sebab, Inspektorat juga bagian dari tim. “Itu sudah diselesaikan oleh BKD. Inspektorat tetap diinformasikan,” tambahnya.

Audit dimungkinkan bisa dilakukan kembali berkolaborasi dengan Pemkab Lobar. Audit dimulai dari mencari berkas atau dokumen. Dokumen diverifikasi untuk mengetahui status peralihan dari hak guna bangunan jadi hak milik.

Lahan di pusat pertokoan tersebut telah beralih dari HGB ke hak milik disinyalir sejak tahun 1977.  Dua pemilik toko memiliki sertifikat. Yakni, kantor notaris dan percetakan.

Apakah ada rencana memanggil mantan pejabat bila dilakukan audit? Alwan menegaskan, fokus pemeriksaan pada berkas atau dokumen. Pihaknya belum mengarah pada pemanggilan mantan pejabat. “Nanti kita lihat perkembangannya ke depan,” tandasnya.

Sebagai gambaran kisruh aset pusat pertokoan itu sebenarnya sejak dua tahun lalu mencuat. Ini berawal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelum pelimpahan aset dari Pemerintah Lombok Barat ke Pemkot Mataram tahun 1994 silam, shopping center itu merupakan eks Pasar Karang Sukun.

Status pengelolaan berupa HPL. Semrawutnya pengelolaan aset di Pemkot Mataram, menyebabkan ada peralihan dari HPL menjadi sertifikat hak milik (SHM). Ini dibuktikan dengan terbitnya SHM oleh sebagian pemilik toko di tempat tersebut.

Pengalihan dari HPL ke SHM sebenarnya terjadi sejak lama. Bahkan, sertifikat dikantongi telah berulangkali berpindah tangan. Hal ini disinyalir Pemkot Mataram sebagai pemilik lahan tidak mengontrol pengelolaan aset tersebut.

Untuk mencari titik terang status kepemilikan aset itu, Pemkot Mataram sejak 2017 lalu meminta HPL ke Pemkab Lombok Barat. Hingga dua tahun tak ada respon, sehingga permasalahan itu menggantung dan kembali jadi temuan BPK. (cem)