Triwulan Kedua, Serapan Anggaran Pemkot Masih Rendah

Pengendara melintas di Monumen Mataram Metro di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Proyek milik Dinas PUPR senilai Rp11 miliar masih tahap tender di Unit Layanan Pengadaan. Belum dikerjakannya sejumlah pengadaan barang dan jasa menyebabkan serapan keuangan dan fisik di triwulan kedua masih rendah. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Seolah menjadi tradisi setiap tahunnya, serapan anggaran menyangkut fisik maupun keuangan Pemkot Mataram di triwulan kedua masih rendah.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Jumat, 5 Juli 2019  mengatakan, belum semua organisasi perangkat daerah (OPD) teknis melaporkan serapan keuangan maupun fisik mereka. Input biasanya berakhir pada tanggal 10 tiap bulannya diterima Bagian Administrasi Pembangunan dan Kerjasama. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap realisasi. “Ini kan belum selesai,” katanya.

Permasalahan selama ini penyusunan dokumen baik itu detail engineering design (DED) maupun rencana anggaran belanja, RKA sering terlambat dilakukan oleh OPD, terutama pekerjaan non teknis. Berikutnya, perubahan – perubahan pada program.

Baca juga:  Polda NTB Tangani Lima Kasus Dugaan Penyimpangan Dana RTG

Bukan berarti kata Mahmuddin, OPD tidak bekerja, tetapi ada persoalan lain yang mengakibatkan keterlambatan. Khusus di triwulan kedua menjadi peringatan bagi pimpinan OPD. Karena, ini telah memasuki bulan ketujuh. “Seperti yang sering saya sampaikan dokumen sering terlambat,” tandasnya.

Data dihimpun Suara NTB dari hasil monitoring dan evaluasi LKPP, struktur anggaran Pemkot Mataram di tahun 2019 sejumlah Rp1.446.318.322.600. Belanja tidak langsung Rp587,56 miliar. Dari belanja tidak langsung peruntukan belanja pegawai Rp536,92 miliar dan non pegawai Rp50,64 miliar. Sedangkan, belanja langsung Rp858,76 miliar. Untuk  pegawai Rp90,71 miliar dan non pegawai Rp768,04 miliar. Dan belanja modal Rp322,94 miliar dan belanja barang dan jasa Rp 445,10 miliar.

Baca juga:  Pemprov Ajak Loteng Bahas Bendungan Mujur

Pada bulan Juni atau triwulan kedua, serapan keuangan dan fisik ditargetkan 47 persen. Di data monev LKPP untuk serapan fisik mencapai 31,18 persen dan keuangan 29,62 persen.

Pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pekerjaan OPD terutama pekerjaan fisik bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pendamping pekerjaan teknis. Pola perencanaan seharusnya dilaksanakan oleh OPD. Pola seperti ini hanya sebagian dilaksanakan oleh OPD teknis. Walapun di awal tahun perlu dilakuan evaluasi terhadap pembiayaan atau harga satuan.

“Tiap tiga bulan itu kita lakukan evaluasi harga,” pungkasnya. Evaluasi kinerja pimpinan OPD memiliki serapan keuangan dan fisik rendah diserahkan sepenuhnya ke kepala daerah. (cem)