Dugaan Penjualan Aset, Keterlibatan Oknum Pejabat Harus Ditelusuri

M. Zaini dan M. Syakirin Hukmi (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, H. M. Zaini mendesak Pemkot Mataram menelusuri indikasi keterlibatan pejabat atas dugaan penjualan aset pusat pertokoan (shopping center) di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik. “Kita minta ini ditelusuri,” tegas Zaini ditemui, Kamis, 4 Juli 2019.

Sepengetahuannya selama menjadi anggota Dewan sejak 2004 lalu, tidak pernah ada rapat paripurna penjualan aset milik pemerintah. Pemkot Mataram perlu mencari tahu sejarah bagaimana aset itu beralih dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Tetapi akan coba dicek kembali kemungkinan ada pembahasan pada periode sebelumnya.

Kisruh pembahasan aset kata politisi Partai Demokrat, pernah dibahas bersama eksekutif setelah jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Pembahasan hanya secara umum atau tidak satu persatu.

Baca juga:  Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat

Sengketa kepemilikan tanah di Tanjung Karang digugat oleh pemilik lahan. Pemkot Mataram harus menghadapi sidang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kok bisa ada sertifikat ganda,” kritiknya.

Pengamanan aset dinilai perlu dilakukan oleh pemerintah. Langkah pertama adalah kejelasan administrasi siapa pemilik dan atau penggunanya. Hal ini dilakukan agar lahan milik pemerintah tidak diklaim oleh warga. Di satu sisi, Zaini mempersilakan Pemkot Mataram menempuh jalur hukum untuk mencari kejelasan status kepemilikan aset pusat pertokoan itu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram,  Drs. H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, dari hasil kajian terhadap status aset di pertokoan tersebut tidak ada masalah. Status peralihan dari HGB menjadi hak milik terjadi sekitar tahun 1977. Sementara, hak pengelolaan lahan baru terbit tahun 1991. “Prosesnya jauh sebelum Kota Mataram lahir,” terangnya.

Baca juga:  Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat

Siapa yang melakukan peralihan hingga kini belum diketahui. Salah satu upaya ditempuh pemerintah dengan melakukan upaya hukum. Langkah ini bisa diketahui titik terang siapa pemilik awal dan keterlibatan pejabat.

Syakirin menambahkan, tanpa upaya hukum, Pemkot Mataram tidak bisa mengeksekusi lahan tersebut. Dua atau tiga pemilik toko menunjukkan dokumen kepemilikan. “Sampai sekarang tidak bisa kita eksekusi,” pungkasnya.

Hak pengelolaan lahan tambahnya, dari Pemerintah Lombok Barat sampai saat ini belum diberikan. Dokumen HPL berupa fotokopi tidak bisa dijadikan bukti sah atas kepemilikan lahan. (cem)