Kasus Aset Pemkot di Pejanggik, Pemilik Sertifikat akan Digugat

Status aset pertokoan di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik masih kisruh. Pemkot Mataram akan melayangkan gugatan kepada pengelola toko yang mengantongi sertifikat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan aset. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan menggugat pemilik sertifikat pertokoan di Lingkungan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Tindakan ini sebagai bentuk pengamanan aset milik pemerintah.

Kisruh aset pertokoan (shopping center) itu sebenarnya sejak dua tahun mencuat. Ini berawal dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebelum pelimpahan aset dari Pemerintah Lombok Barat (Lobar) ke Pemkot Mataram tahun 1994 silam, pertokoan tersebut merupakan eks Pasar Karang Sukun.

Status pengelolaan berupa hak pengelolaan lahan. Semrawutnya pengelolaan aset di Pemkot Mataram, menyebabkan ada peralihan dari hak pengelolaan lahan (HPL) menjadi hak milik. Ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak milik oleh sebagian pemilik toko di tempat tersebut.

Pengalihan dari HPL ke hak milik sebenarnya terjadi sejak lama. Bahkan, sertifikat dikantongi telah berulangkali berpindah tangan. Hal ini disinyalir Pemkot Mataram sebagai pemilik lahan tidak mengontrol pengelolaan aset tersebut.

Untuk mencari titik terang status kepemilikan aset itu, Pemkot Mataram sejak 2017 lalu meminta HPL ke Pemkab Lobar. Hingga dua tahun tak ada respon, sehingga permasalahan itu menggantung dan kembali jadi temuan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menegaskan, penyelesaian aset pertokoan itu masih menunggu laporan dari hasil kajian dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Hasil kajian itu akan dibahas bersama untuk mengambil tindakan.

Baca juga:  Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat

Tak menutup kemungkinan penyelesaiannya melalui proses hukum untuk menyelamatkan aset milik pemerintah. “Kita tunggu hasil kajian BKD dulu. Baru kita mengambil sikap,” kata Sekda ditemui, Rabu, 3 Juli 2019.

Permintaan HPL ke Pemkab Lobar kata Sekda, juga menunggu laporan dari BKD. Diakui, telah ada pembahasan dengan legislatif mengenai pengamanan aset pemerintah yang berada persis di depan eks RSUP NTB tersebut.

Penanggungjawab percetakan di salah satu took di pertokoan tersebut,  Rosi Han Anwar tak ingin menanggapi keinginan Pemkot Mataram menggugat kepemilikan sertifikat miliknya. Tetapi, ia merasa heran dua tahun lalu kisruh ini mencuat tapi tidak ada titik terang.

Rosi mengaku, berulangkali dipanggil ke BKD untuk menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut. “Saya sudah ke BKD dan tunjukkan sertifikat kita pegang,” ujarnya.

Sertifikat dimiliki bosnya itu merupakan tangan kelima. Artinya, sudah ada peralihan dari orang pertama hingga sebelumnya sertifikat itu dikuasai oleh bosnya. Seharusnya kata dia, pemerintah mengusut dari awal asal – usul peralihan aset dari HPL ke hak milik. Bukan malah menggugat pemegang sertifikat terakhir yang notabene tidak tahu apa – apa. “Kalau mau sebenarnya dari dulu saja,” ucapnya.

Baca juga:  Penanganan Kasus Pertokoan Cilinaya Jalan di Tempat

Pengalihan aset dari hak pengelolaan lahan menjadi hak milik diduga melibatkan pejabat sebelumnya. Sumber Suara NTB menyebutkan, jika pemerintah serius mengusut penjualan aset itu sudah barang tentu mengungkap aktor di balik semua itu. Disinyalir, pejabat terdahulu memiliki andil dari pengalihan status kepemilikan aset itu. “Kalau serius diungkap banyak pejabat yang bakal kena,” ucapnya.

Sejak dulu Pemkot Mataram ingin mengungkap indikasi penjualan aset pemerintah oleh oknum pejabat. Kala itu, mantan Walikota Mataram, H. Moh. Ruslan masih berpikir karena akan menyasar para pejabat dan kepala daerah.

Dugaan jual beli aset pemerintah tidak saja di pertokoan tersebut. Aset lainnya kata sumber saat itu, di Cakranegara kini menjadi hotel juga milik pemerintah. Kasusnya sama HPL berubah jadi hak milik. Dugaan keterlibatan pejabat belum berani ditanggapi oleh Sekda. Eko akan mengecek kembali. Langkah ini sebagai bentuk pengamanan aset milik pemerintah. (cem)