Fasilitator Nyambi Jadi Aplikator agar Dipecat

Danrem 162 WB Ahmad Rizal Ramdhani memberikan penekanan kepada fasilitator, aplikator serta pihak bank untuk bahu – membahu melakukan percepatan rehab – rekon di NTB. Jika ditemukan fasilitator nyambi menjadi aplikator diminta dipecat. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Danrem 162 Wira Bhakti Kolonel Czi Ahmad Rizal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rehab – rekon secara keseluruhan. Seluruh elemen diminta saling bahu – membahu melakukan percepatan. Indikasi fasilitator rangkap jadi aplikator diminta dipecat.

“Tadi Pak Kalak BPBD NTB minta kalau ada fasilitator nakal diganti saja,” kata Danrem usai menggelar pertemuan di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Jumat, 28 Juni 2019.

Dari hasil rapat tingkat pusat khususnya penanganan rehab – rekon di tingkat daerah sebelum pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden dan pascalebaran, diakui pergerakannya agak melambat. Situasi itu disebabkan pemerintah maupun TNI fokus atau konsentrasi pelaksanaan pemilu. Di sisa dua bulan kata Danrem, pihaknya memompa kembali semangat fasilitator, aplikator dan stakeholder lainnya untuk percepatan.

Baca juga:  Oknum Pemborong Diduga Bawa Kabur Uang Proyek RTG

Ada sedikit keragu –raguan disampaikan oleh Danrem, proses rehab – rekon khususnya perbaikan rumah rusak berat di Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa tida bisak tercapai hingga bulan Juli mendatang. Berbeda halnya dengan Kota Mataram lebih cepat melakukan pekerjaan, sehingga diyakini target di bulan Juli dapat tercapai.

“Rata – rata Mataram telah selesai dan mendahului. Kalau yang belum Lotim, Lobar dan Sumbawa,” tandasnya.

Terhadap data progres perbaikan rumah rusak berat baru mencapai 30 persen disebabkan akibat anomali data. Namun demikian, tidak ada masalah dan progresnya telah tercapai. Pola percepatan pengerjaan rehab – rekon dilakukan dengan menggunakan sistem blok. Sistem blok dijelaskan Danrem, satu kecamatan bekerja satu desa. Diprioritaskan desa paling lambat penyelesaiannya. Dengan pola itu, akan terlihat progresnya.

Baca juga:  RTG Tidak Sesuai Spesifikasi Berpeluang Diusut APH

“Untuk kekurangan fasilitator kita terjunkan 100 personel TNI untuk membantu,”  ucapnya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menegaskan, pihaknya sudah memberikan kewenangan ke masing – masing kabupaten/kota untuk mengangkat atau memberhentikan fasilitator diduga nakal. Fasilitator ditemukan tidak bekerja dan merangkap sebagai aplikator diminta diberhentikan saja. Hal ini dinilai akan memperlambat proses pekerjaan rumah milik warga.

“Kita minta diberhentikan kalau ada ditemukan fasilitator nakal,” tegasnya.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menambahkan, sejauh ini, tidak ditemukan fasilitator nakal sehingga menghambat proses rehab – rekon. Pertemuan digelar bersama Danrem, BPBD NTB dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman NTB sebagai akselarasi penanganan rehab – rekon. “Kita optimis bisa selesai tepat waktu,” demikian kata Martawang. (cem)