Hibah Rp1,2 Triliun untuk Kota Mataram Dievaluasi

Ilustrasi bantuan hibah (pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengevaluasi rencana pemberian hibah senilai Rp1,2 triliun ke Pemkot Mataram. Evaluasi ini berkaitan dengan kesiapan lahan untuk pembangunan instalasi pengolahan limbah.

Evalusi dilakukan secara tertutup dipimpin Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ir. H. Amiruddin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Irwan Rahadi, Asisten II Ir. H. Mahmuddin Tura serta perwakilan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Eko menyampaikan, Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya ingin memastikan komitmen dan kesanggupan Pemkot Mataram terkait kesiapan lahan. Dan, lahan dibutuhkan pemerintah pusat untuk menggelontorkan bantuan hibah sekitar Rp1,2 triliun telah disiapkan lahan di Kelurahan Tanjung Karang. “Dan, Alhamdulillah, kita sudah siapkan lahan,” kata Sekda ditemui usai rapat tertutup, Kamis, 27 Juni 2019.

Baca juga:  Belanja OPD Pemprov NTB Dirasionalisasi Rp150 Miliar

Dikatakan Sekda, Pemkot Mataram memiliki kepentingan terhadap rencana pembangunan instalasi pengolahan limbah. Bentuk komitmen

tersebut dengan menyiapkan anggaran pembebasan lahan seluas 3,5 hektar. Dirjen Cipta Karya langsung mengecek atau meninjau langsung lahan tersebut. Anggaran diberikan pemerintah pusat berupa hibah sekitar Rp1,2 triliun. Pemerintah pusat sedang melelang detail engineering design (DED) yang nilainya mencapai Rp50 miliar. Kajian lingkungan juga sedang disiapkan oleh Pemkot Mataram. “DED nya saja nilainya Rp50 miliar,” sebutnya.

Baca juga:  OPD Penunggak Kerugian Keuangan Daerah Dapat Peringatan

Pembangunan Ipal di lahan seluas 3,5 hektar dimaksudkan, untuk menampung limbah hotel, rumah makan dan pemukiman masyarakat. Dengan adanya Ipal tersebut, masyarakat tidak lagi membuang limbah ke sungai atau kali. Semuanya akan terkoneksi jadi satu ke tempat pengelolaan limbah yang disiapkan oleh pemerintah. “Jadi tidak ada lagi yang buat limbah ke sungai,” ucapnya.

Setelah proyek selesai dibangun dijelaskan Eko, pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan selama satu tahun. Selanjutnya, pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke Pemkot Mataram. Pola pengelolaannya nantinya akan dipikirkan. Apakah diserahkan ke pihak ketiga dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang ataukah dibentuk perusahaan daerah. “Kalau itu nanti kita pikirkan,” demikian kata Sekda. (cem)