Pemkot akan Perbaiki 1.900 Unit Rumah Kumuh

Ilustrasi rumah kumuh. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memperbaiki 1.900 unit rumah kumuh di ibukota provinsi NTB itu. Bantuan yang berasal dari pemeritah pusat akan digelontorkan tahun 2020 mendatang. Tahun 2020 ditargetkan Kota Mataram nihil rumah kumuh.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengungkapkan, Pemkot Mataram di tahun 2020 akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.900 unit. Sementara, pengerjaan tahun ini mencapai 475 unit.

Dari 1.900 unit diterima tahun depan, Perkim akan melakukan pendataan ulang rumah warga. Diprioritaskan rumah yang rusak sedang maupun ringan yang tidak tercover pada rehab – rekon akibat gempa bumi Lombok Juli 2018 lalu.

Baca juga:  Penanganan RTLH Masih Terbilang Minim

“Makanya, tahun depan kita mulai sisir rumah rusak yang belum tercover,” kata Kemal ditemui, Kamis, 27 Juni 2019. Prioritas penanganan rumah warga korban gempa merupakan bagian dari komitmen Pemkot Mataram. Meskipun secara kalkulasi ini menjadi beban berat, tetapi persoalan selama ini dihadapi adalah belum ada data riil rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Mataram.

Intervensi penanganan RTLH sejak tahun 2017 ke bawah ditangani oleh empat kementerian. Yakni, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Empat kementerian ini kata Kemal, memiliki kriteria berbeda dalam menentukan rumah layak mendapatkan bantuan.

Baca juga:  Warga Setujui Pembangunan Rumah Subsidi Sembung Palace

“Data riil kita kan tidak ada sampai saat ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda untuk melakukan pendataan ulang,” terangnya. Kebijakaan saat ini, penanganan rumah tidak layak huni sudah berada di satu kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pihaknya akan lebih mudah menangani karena sudah ada kriteria dari pemerintah pusat.

Kemal menambahkan, perbaikan rumah kumuh nantinya dikerjakan dengan pola swakelola. Masyarakat tetap membuat kelompok dan diberikan bantuan Rp17.500.000. Dengan anggaran demikian, bisa menangani rumah rusak sedang dan ringan. (cem)