Pemkot Masih Sanggup Biayai MWP

MWP di Taman Bumi Gora di Jalan Udayana Kota Mataram enggan diserahkan pengelolaannya ke pihak ketiga. Pemkot Mataram mengklaim masih sanggup membiaya operasional sekaligus pemeliharaan, meskipun anggaran daerah terkuras setiap tahunnya. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram hingga kini enggan menyerahkan pengelolaan kolam renang Mataram Water Park (MWP) ke pengusaha. Biaya operasional mencapai ratusan juta tiap tahunnya masih sanggup dibiayai. Kolam renang ini terancam mangkrak bila tak maksimal dikelola.

Kolam renang ini diresmikan sekitar tahun 2010 lalu. Kolam renang yang berada di kompleks Taman Bumi Gora di Jalan Udayana menghabiskan anggaran sekitar Rp6 miliar dihajatkan sebagai tempat peningkatan prestasi atlet renang di Kota Mataram. Belakangan, kolam itu mangkrak karena tidak memenuhi spesifikasi standar nasional.

Lama mangkrak, fasilitas penunjang satu persatu rusak. Atap tribun penonton rusak, keramik di dasar kolam juga demikian, pompa air rusak, bahkan hilang. Kualitas air di kolam juga disinyalir tak memenuhi standar dan persoalan teknis lainnya.

Keseriusan mengelola MWP ditunjukkan sejak terbentuknya organisasi perangkat daerah (OPD) baru bernama Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2016 lalu. Kala itu, Kadispora Amran. M. Amin mencoba menata sedikit demi sedikit fasilitas kolam tersebut. Sebagai komitmen awal, MWP dibuka dengan mengadakan lomba renang tingkat sekolah menengah

pertama di tahun 2017 lalu.

Keinginan memfungsikan kolam renang yang mangkrak hampir 7 tahun setelah diresmikan menjadi pudar, menyusul insiden tenggelamnya peserta lomba renang, menyebabkan kolam itu mangkrak di tahun 2018 lalu.

Berganti pimpinan, Kadispora baru, Mansyur, SH. MH. kembali mengoperasikan MWP dengan memusatkan O2SN cabang olahraga renang. Dispora sedang berupaya mengembalikan fungsi kolam renang tersebut sebagai tempat peningkatan prestasi atlet renang. Saat ini aku Mansyur, MWP dijadikan tempat latihan. Bahkan, kolam renang kecil sedang dikerjakan.

“Tetap difungsikan sebagai tempat latihan,” kata Mansyur ditemui Selasa (25/6). Diakui, pengusaha lokal memiliki keinginan mengelola. Tetapi, belum ada kebijakan dari kepala daerah untuk menyerahkan aset tersebut.

Resiko pembiayaan tentu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah karena memiliki kesanggupan mengelola sendiri. Namun demikian, mantan Kabag Hukum ini tidak menyebutkan biaya operasional serta anggaran perbaikan kolam kecil di MWP. “Kalau angka saya ndak hafal,” kilahnya.

Meski biaya operasional dan pemeliharan besar, paling tidak Pemkot Mataram tetap menganggarkan tiap tahunnya. Bukan berarti Pemkot sanggup membiaya aset tersebut walaupun menghasilkan anggaran besar tiap tahun. (cem)