Halte Bus di Kota Mataram akan Dibongkar

Sejumlah siswa menunggu jemputan di halte di depan Bank Indonesia di Jalan Pejanggik, Jumat, 14 Juni 2019. Sejak dibangun tahun 2016 lalu, halte – halte di Kota Mataram tak berfungsi sesuai rencana awal. Dinas Perhubungan berencana akan membongkar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan mengambil opsi untuk membongkar sejumlah halte bus yang dibangun di Kota Mataram. Pasalnya, hingga saat ini, halte tidak berfungsi sesuai rencana awal.

Pembangunan halte mulai dari pinggiran hingga pusat kota tujuannya sebagai akses warga untuk menggunakan moda transportasi bus rapid transit (BRT). BRT tak kunjung beroperasi sejak 2016 lalu. Halte ini pun beralih fungsi sebagai tempat nongkrong atau tempat berteduh pengendara yang kehujanan. Parahnya lagi, sejumlah warga dikhawatirkan memanfaatkannya sebagai tempat kegiatan negatif.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menegaskan, pihaknya memiliki dua opsi terhadap halte dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu. Pertama, jika tidak bermanfaatkan halte itu akan dihilangkan atau dibongkar. Kedua, ada rencana digunakan untuk bus sekolah. “Kalau tidak bermanfaat akan kita hilangkan,” kata Saleh dikonfirmasi, Jumat, 14 Juni 2019.

Baca juga:  Pembangunan Kantor Walikota Dikawal Mahasiswa

Pengadaan bus sekolah tujuan utamanya

adalah mengurai kemacetan di tiga sekolah di Jalan Pejanggik. Yakni,SMPN 1,SMPN 2 dan SMPN 15 Mataram. Lokasi itu jadi sumber kemacetan pada jam – jam tertentu.

Dishub berencana memprioritaskan tiga sekolah ini untuk bus sekolah, sehingga halte bisa dimanfaatkan. Sebagai tahap awal, bus sekolah di sewa untuk mengukur permintaan masyarakat. Jika permintaan masyarakat tinggi baru pengadaan bus sekolah. “Tahap awal kita sewa dulu. Jangan beli kemudian tak berfungsi malah mangkrak,” ucapnya.

Baca juga:  Proyek Ram Baja RSUD Kota Mataram, Perbaiki Spek Dulu, Baru Serah Terima

Sejak 2016, Pemkot Mataram hendak memanfaatkan angkutan kota sebagai angkutan sekolah. Rencana itu hingga kini tak terealisasi. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengatakan, boleh saja angkot dijadikan angkutan sekolah. Tetapi, pemilik angkot harus memperbaiki kondisi moda transportasi mereka.

Dikhawatirkan justru pelajar yang umumnya kalangan milenial enggan naik angkot, sehingga program pemerintah jadi sia – sia. “Ini kalangan milenial. Kalau kondisi angkot begitu ndak mau mereka naik,” demikian kata dia. (cem)