Kinerja Pimpinan OPD akan Dievaluasi

Effendi Eko Saswito (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan mengevaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Mataram. Evaluasi ini berkaitan dengan sejumlah temuan kerugian negara.

“Iya, kalau ada perintah Pak Wali. Kita akan evaluasi kinerja pimpinan OPD,” kata Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito dikonfirmasi, Rabu, 12 Juni 2019.

Sejumlah temuan BPK terhadap pengelolaan pendapatan atas pajak reklame belum optimal dan terdapat potensi pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran reklame minimal senilai Rp205 juta lebih. Pengamanan peralatan dan mesin senilai Rp470 juta di Sekretariat Daerah tak memadai.

Baca juga:  Tingkatkan Kinerja Pelayanan, DPMPD Dukcapil NTB Gelar Bimtek

Masih dalam temuan BPK, sebanyak 3.248 bidang tanah belum diidentifikasi menjadi objek pajak. Terdapat pula kekurangan volume 24 pekerjaan pada tujuh OPD senilai Rp1,3 miliar serta kekurangan volume atas 15 pekerjaan belanja hibah pada dua OPD senilai Rp585 juta lebih.

Temuan kerugian negara maupun administrasi disampaikan Sekda, tetap akan ditindaklanjuti. Inspektorat diperintahkan menginventarisir temuan – temuan di masing – masing OPD. Pimpinan OPD nantinya akan diklarifikasi dan diperintahkan menindaklanjuti selama 60 hari kerja. “Saya janji akan kawal temuan ini,” tegasnya.

Bentuk pengawalan disampaikan Eko, dengan mengevaluasi secara berkala tiap tindaklanjut tunggakan baik sifatnya pengembalian kerugian negara maupu administasi. Namun demikian, persoalan demikian telah diketahui oleh pimpinan OPD masing – masing. Dalam pemeriksaan mereka diklarifikasi oleh auditor, sehingga tidak ada waktu untuk mengelak.

Baca juga:  Kepala Bappenda Pendaftar Pertama Calon Sekda NTB

Untuk penyelesaian tunggakan itu, Pemkot Mataram belum optimal karena terbentur dengan cuti lebaran serta perayaan lebaran topat. “Cuma sekarang ini kita terbentur dengan kegiatan ini,” tambahnya.

Kembali disampaikan Sekda, evaluasi akan terus dilakukan, terutama berkaitan dengan kinerja pimpinan OPD. Evaluasi kinerja akan diserahkan sepenuhnya ke pejabat pembina kepegawaian. (cem)