Bangun Kantor Baru, Walikota Mataram Segera Bertemu DPRD

Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dua opsi sedang dipikirkan oleh Pemkot Mataram, untuk pembiayaan kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Yakni, pembiayaan melalui multiyear atau meminjam uang ke pihak ketiga. Kepastian sumber pembiayaan akan dibahas bersama DPRD. Demikian disampaikanWalikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi pekan kemarin.

Dikatakan Walikota, opsi peminjaman pembiayaan ke pihak ketiga selama ini tidak pernah dilakukan oleh Pemkot Mataram. Pertimbangannya melihat beban serta besarnya pengembalian yang harus dikembalikan. Selain itu, peminjaman ini tidak mudah dan nilai berat.

Kemungkinan peluang pembiayaan yang bisa dilakukan dengan sistem multiyear. Artinya, pengerjaan dilakukan dua tahun anggaran. Rekanan membiayai proses pengerjaan hingga selesai. “Kalau pinjaman berat dan tidak mudah,” ungkapnya.

Baca juga:  TP4D Tegur Kontraktor Proyek Dermaga Gili Trawangan

Dengan pola multiyear sambungnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, masih sehat dan sanggup membiayai. Kondisi finansial sehat itu sehingga Pemkot Mataram, mendapatkan penghargaa dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, pihaknya sanggup mengalokasikan dua tahun anggaran supaya tidak ada program prioritas lainnya tergeser atau tertunda. Program prioritas dimaksud penyelesaian monumen dan pembuatan taman hijau mulai dari gerbang pintu masuk hingga monumen. “Jangan sampai dipaksakan malah program lain di OPD tergeser,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan kantor Walikota dinilai penting. Kondisi kantor saat ini sudah tidak representatif lagi. Konstruksi bangunan sudah lama, termasuk minimnya lahan parkir. Kondisi kantor tambah parah setelah diguncang gempa bulan Juli 2018 lalu.

Baca juga:  Semen Langka, Proyek Pemerintah Terancam Macet

Sejauh ini, proses pengerjaan kantor masuk tahap penyiapan detail engineering design (DED). Dokumen perencanaan ini segera diajukan ke Bagian Layanan Pengadaan untuk segera ditender. “Kemungkinan DED sudah ditender,” tambahnya.

Paling penting dipersiapkan oleh Walikota ialah harus segera melakukan pembahasan serta meminta persetujuan awal dari legislatif. Kembali disampaikan, sistem pembayaran dan pengerjaan jika memungkinkan dicicil selama lima tahun. Tetapi aturannya, sistem multiyear hanya boleh dilakukan selama masa jabatan kepala daerah.

Seperti diketahui, anggaran dibutuhkan untuk pembangunan kantor walikota sekitar Rp175 miliar. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejauh ini, belum ditentukan mekanisme pengerjaan maupun pembayarannya. (cem)