Dana Kelurahan Terancam Dicabut

I Made Putu Sudarsana (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri menargetkan pertengahan Bulan Mei perencanaan penggunaan dana kelurahan telah diterima dari masing – masing kota seluruh Indonesia. Sebaliknya, dana kelurahan terancam dicabut.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana menyampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ditekankan seluruh kabupaten/kota agar segera menyerahkan perencanaan penggunaan dana kelurahan maupun dana desa pada pertengahan Bulan Mei. Jika tenggat waktu dokumen tidak diserahkan kemungkinan dana kelurahan dicabut.

Dia bersyukur dokumen berupa RKA, DPA dan hasil musyawarah kelurahan telah dikirim ke pemerintah pusat, sehingga kecil kemungkinan untuk ditarik kembali. “Kita bersyukur Kota Mataram sudah terkirim,” kata Putu dikonfirmasi, Senin, 6 Mei 2019.

Baca juga:  RAPBD Perubahan, Pemprov Rasionalisasi Belanja dan Pendapatan

Pemkot Mataram menerima tambahan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp18 miliar lebih. Dana ini didistribusikan secara rata Rp370 juta kepada 50 kelurahan. Penggunaan anggaran difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana.

Putu menambahkan, dana kelurahan dipastikan segera cair. Mekanisme penggunaannya akan dikumpulkan seluruh lurah, camat, Bappeda, BKD dan Inspektorat untuk merumuskan penggunaan, pengawasan serta pelaporan. Karena sifat tidak terlalu besar, penggunaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan peningkatan keterampilan serta peningkatan sarana – prasarana dengan pola swakelola.

Pengerjaan program melibatkan lembaga pemasyarakatan. “Yang mengerjakan masyarakat juga dengan swakelola,” tandasnya. Di Bulan Agustus dana kelurahan harus terserap 50 persen. Putu belum berani memastikan apakah ini mampu terserap atau tidak. Teknisnya akan dibahas bersama BKD dan kelurahan. “Kalau sampai akhir Desember tidak habis. Dananya jadi Silpa,” ucapnya.

Baca juga:  Realisasi Belanja Turun, Silpa APBD NTB 2018 Capai Rp95,11 Miliar

Dikonfirmasi terpisah, Camat Mataram Zarkasyi sampai sejauh ini belum mengetahui kapan dan bagaimana mekanisme penggunaan dana kelurahan tersebut. Sebab, belum ada informasi dari Badan Keuangan Daerah maupun Bagian Pemerintahan. “Malah saya tahu informasi ini dari teman – teman wartawan,” akunya.

Pun segera cair perlu dilakukan penguatan sumber daya di kelurahan. Disamping itu, kelurahan harus mempunyai perencanaan valid sehingga program berjalan lancar. Termasuk target penyerapan 50 persen dana kelurahan di Bulan Agustus tidak akan ada masalah selama tidak ada program yang berat serta perencanaan matang. (cem)