Para Penyandang Disabilitas Ingin Diperhatikan Sama

Para penyandang disabilitas melakukan riset aksi di beberapa ruas jalan di Kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam dua tahun terakhir mulai aktif. Mereka giat menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai amanat undang-undang.

Undang-undang  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas beserta kewajiban pemerintah  dalam pemenuhannya. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak aksebilitas.

Pasal 97 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, meliputi bangunan, gedung, jalan, pemukiman, pertamanan dan akses infrastruktur jalan. Faktanya, sampai saat ini amanat undang-undang tersebut belum dilaksanakan.

Menurut data Dinas Sosial Provinsi NTB, pada tahun 2016 lalu jumlah penyandang disabilitas di NTB mencapai 16.976 orang. Jumlah ini telah bertambah menjadi 21.000 orang, termasuk tambahannya para penyandang disabilitas yang masuk akibat gempa.

Meski undang-undang telah jelas mengatur kesetaraan hak yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk seluruh layanan publik dan infrastruktur, realita yang terjadi, keberpihakan kepada mereka belum seperti yang diharapkan.

‘’Karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang baik terus menerus dengan pemerintah daerah. Dari gubernur, walikota dan bupati serta seluruh stakeholders lainnya,’’ kata Sri Sukarni, Ketua HWDI Provinsi NTB didampingi pendamping HWDI, Inggit Istiharah.

HWDI menyoroti belum sepenuhnya keberpihakan pemerintah atas para penyandang disabilitas. Hak mendapatkan fasilitas umum yang sama belum sepenuhnya dirasakan. Area publik dan layanan publik dinilai masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Misalnya, terkait infrastruktur jalan. Pemerintah belum menyediakan lajur khusus bagi para penyandang disabilitas.  Baru-baru ini, HWDI melakukan riset aksi di 8 titik jalan di Kota Mataram terkait hal ini. Hasilnya, tak satupun didapat fasilitas jalan/trotoar yang ramah terhadap para penyandang disabilitas.

‘’Tidak disediakan ruas khusus bagi para penyandang disabilitas. Akibatnya, teman-teman yang tunanetra contohnya, harus menggunakan jalan yang risikonya cukup besar,’’ kata Sri Sukarni.

Di kantor-kantor pemerintahan juga demikian. Sri Sukarni mengatakan, fasilitas yang tersedia belum ramah terhadap para penyandang disabilitas. Akibatnya, ketika para penyandang disabilitas ini mengakses layanan pemerintah, apalagi di gedung-gedung yang bertingkat, mereka tak mendapatkan jalur khusus.

‘’Kursi roda juga tidak tersedia. Ketika kami ke kantor pemerintah menuju lantai atas misalnya, kami harus dibopong,’’ imbuhnya.

Minimnya fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di layanan publik lainnya juga disinggungnya. Misalnya di perbankan, kendatipun bank pelat merah (BUMN), belum dijumpai fasilitas layanan publik yang ramah terhadap mereka yang notabene memiliki keterbatasan fisik.

‘’Tidak ada RAM, tapak miring untuk kursi roda. Fasilitas di tellernya juga belum ada yang ramah terhadap para penyandang disabilitas. Misalnya mejanya tinggi-tinggi. Ini menyulitkan kami. Saat ke bank, kadang-kadang harus dibopong sama Satpamnya,’’ demikian Sri Sukarni.

Karena itu, HWDI bersama pendampingnya, dibantu program KIAT,  sebuah program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk infrastruktur dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur untuk semua orang.

Kerjasama program ini dalam hal penyediaan bantuan teknis untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan penyediaan infrastruktur.

‘’Kami terus melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah. Bagaimana dalam hal perencanaan pembangunan dan infrastruktur agar kami dilibatkan. Pemerintah harus mengetahui kebutuhan kami atas hak yang sama untuk seluruh layanan dan fasilitas publik,’’ imbuhnya.

 Salah satunya dengan melakukan audiensi dengan Pemkot Mataram. Termasuk dengan Pemprov NTB, agar dalam proses perencanaan pembangunan di daerah (Musrenbang), para penyandang disabilitas juga dilibatkan. Agar kepentingan mereka masuk dalam perencanaan.

Dari hasil koordinasi yang dibangun, Pemkot Mataram telah memberikan respons yang positif. Terutama dari Walikota dan Wakil Walikota Mataram. HWDI NTB juga mengucapkan terimakasih kepada Pemprov NTB, gubernur dan wakil gubernur yang telah memfasilitasi seketariat untuk HWDI dan para penyandang disabilits di Asrama Putra Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok barat.

Dari sekretariat ini, HWDI juga telah membentuk koperasi untuk mewadahi hasil karya yang dibuat para anggotanya untuk mendapatkan kemudahan layanan keuangan dan akses pasar.

‘’80 persen anggota HWDI adalah pelaku UMKM. Makanan, minuman, handycraft dan sejenisnya. Dengan berkoperasi, kami ingin mendapatkan banyak manfaat,’’ demikian Sri Sulastri. (bul/*)