Bawaslu Kota Mataram Identifikasi 115 TPS Rawan di Mataram

Petugas Pengawas Pemilu berswafoto usai apel dan patroli pengawas anti politik uang di Taman Sangkareang, Jumat, 12 April 2019. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengidentifikasi 115 tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Kota Mataram. Politik uang di masa tenang, politik SARA serta petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengarahkan memilih calon tertentu jadi ancaman.

TPS rawan ini ditemukan hampir di enam kecamatan. Pemetaan oleh Bawaslu di Kecamatan Ampenan terdapat 56 TPS, Sandubaya 5 TPS, Sekarbela 33 TPS, Mataram, Selaparang dan Cakranegara sekitar 20 TPS. “Temuan di lapangan kita sekitar 115 TPS rawan,” kata Ketua Bawaslu, Hasan Basri dikonfirmasi, Jumat, 12 April 2019.

Indikator pemetaan kerawanan oleh Bawaslu, terdapat indikasi politik uang pada masa tenang, praktik menghina atau menghasut oleh kelompok atau tim sukses peserta politik, petugas KPPS berkampanye dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos peserta pemilu. Selain itu, TPS yang berada dekat dengan kampus, rumah sakit, berada di satu lokasi juga rawan.

Baca juga:  MK Tolak Semua Gugatan PHPU Parpol dari NTB

Hasan menambahkan, gambaran potensi kerawanan tersebut merupakan hasil wawancara Bawaslu terhadap pemilih dan basis data dari pengalaman pemilu 2014 lalu, Pilkada 2015 dan Pilgub 2018. “Kita selama seminggu turun mengumpulkan data,” terangnya.

Saat ini, paling disoroti adalah money politic. Bawaslu mengantisipasi dengan membuat patroli pengawasan berbasis TPS. Petugas Bawaslu nantinya akan keliling ke masing – masing TPS memantau indikasi pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu.

Baca juga:  Pembiayaan Kampanye Belum Efektif Tekan Biaya Politik Tinggi

Untuk TPS yang rawan demikian kata Hasan, telah dikoordinasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terutama TPS yang berdekatan antara TPS satu dengan TPS lain, agar dipisahkan. “Sudah kita rekomendasikan ke teman – teman KPU agar memperhatikan TPS jaraknya berdekatan. Jangan sampai penghitungan suara justru salah catat,” tandasnya.

Apel dan patroli pengawas anti politik uang melibatkan pengawas tingkat kecamatan hingga kelurahan, Hasan mengimbau masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka pada 17 April 2019 pekan depan. Potensi kerawanan pada masa tenang dan di 115 TPS, Ketua KPU M. Husni Abidin tak memberikan respon ketika dikonfirmasi lewat ponselnya. (cem)