Pembangunan Kantor Walikota Perlu Persetujuan Dewan

Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh segera berkomunikasi dengan pimpinan DPRD untuk membahas pembangunan Kantor Walikota di Jalan Lingkar Selatan. Pembangunan dilakukan dengan pembiayaan multiyear atau sistem pembayaran dua tahun anggaran. Pimpinan Dewan diharapkan menyetujui.

“Iya, pada waktunya kita akan bahas dengan Dewan,” kata Walikota usai memimpin rapat Forkopimda, Jumat, 5 April 2019. Pembahasan terhadap pembangunan kantor itu dilakukan secara terbuka dan berdasarkan ketentuan. Ketentuan dimaksud oleh Walikota, menggunakan system pembayaran multiyear sesuai dengan sisa masa jabatan yang dua tahun.

Dokumen Detail Engineering Design (DED) sedang disusun. Walikota dua periode ini mengatakan, pembangunan kantor secara normatif saja guna percepatan pembangunan. “Kita normatif saja dengan sistem multiyear,” tandasnya.

Baca juga:  Bangun Kantor Baru, Walikota Mataram Segera Bertemu DPRD

Target pembangunan fisik kantor Walikota bisa dimulai awal tahun 2020. Walikota menegaskan, pembahasan anggaran pembangunan tidak boleh ada permainan atau minta jatah fee. Hal ini akan diantisipasi sejak awal. “Oh, tidak boleh ada seperti itu,” tandasnya.

Anggaran pembangunan kantor Walikota disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram Ir. H. Mahmuddin Tura, sekitar Rp127 miliar. Anggaran ini relatif besar dan dimungkinkan pola pembayaran secara bertahap.

Sebelum pengerjaan proyek tersebut, Pemkot Mataram terlebih dahulu meminta persetujuan legislatif. Nota kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dijadikan acuan untuk pengerjaan kantor itu.

Sementara, administrasi dan analisis dampak lingkungan sedang diproses. Dan, diupayakan akhir April sudah tuntas. Dikatakan, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal seluruh proses mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan sempat melarang DED tidak boleh ditender sebelum ada lahan. “Sekarang tinggal menunggu tender DED saja,” tandasnya.

Baca juga:  Pembangunan Terowongan Monumen Lingkar Selatan Ditunda

Lahan dibutuhkan untuk membangun kantor walikota sekitar 4 hektar. Lahan ini kata dia, sudah bayar oleh Pemkot Mataram. Hanya saja, proses pembayaran secara bertahap oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Tidak disebutkan berapa anggaran dibutuhkan untuk pembebasan lahan itu.

Mahmuddin menegaskan, pembangunan kantor Walikota bukan berarti mengikuti jejak dari kabupaten lain seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Pemkot Mataram melihat kantor saat ini tidak cukup representatif. Apalagi sejumlah ruangan rusak pasca diguncang gempa. (cem)