Alasan Sepi Pembeli, Pedagang Enggan Tempati Lapak Samping Imigrasi

Lapak di samping Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kelurahan Dasan Agung, enggan ditempati oleh pedagang karena sepi pembeli. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tidak dimanfaatkannya lapak di samping Kantor Imigrasi, Kota Mataram, berbuntut panjang. Eks pedagang di sana yang direlokasi di lahan milik Pemprov NTB, kini enggan menempati lapak mereka. Alasannya, tak ada pembeli.

Pantauan Suara NTB, lapak dibangun di samping Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Kelurahan Dasan Agung. Sebanyak 40 lapak disiapkan Dinas Perdagangan, tak satu pun yang ditempati. Ironisnya, keberadaan bangunan lapak itu terlihat kumuh. Rumput liar tumbuh di depan. Spanduk yang menutupi lapak kotor dan bergelantungan di semua sisi. Parahnya lagi, lapak dijadikan tempat menimbun barang rongsokan.

Sahnim, pedagang di lokasi tersebut terpaksa mengikuti rekan – rekannya. Ia memboyong gerobaknya ke pinggir jalan. Meja dan kursi ditata di dekat trotoar di depan Kantor Kementerian Agama NTB.

Apa yang dilakukan warga Dasan Agung ini, bukan tanpa alasan. Semenjak direlokasi, penghasilannya menurun drastis. Menempati lapak di samping Kantor Imigrasi, ia mendapatkan penghasilan Rp700 ribu sampai Rp1 juta. Di tempatnya saat ini, hanya mendapatkan Rp300 ribu per hari. Itu belum termasuk modal usahanya.

“Semenjak dipindah ke sini, saya selalu ngutang buat biaya sekolah anak – anak. Penghasilan ndak kayak dulu di sana (samping Kantor Imigrasi,red),” kata dia.

Dia memilih keluar berjualan karena melihat rekan – rekan pedagang lainnya. Itu terpaksa karena memang jarang pembeli. Anggota Satpol PP berulang kali menertibkan, mereka tetap saja membandel.

“Begitu ditertibkan, lagi bangun lapak di tempat semula. Sampai Pol PP bosen menertibkan,” ujarnya sambil tersenyum. Sahnim menyadari lahan yang ditempati sekarang ini, adalah lahan milik Pemprov NTB. Dia bersama pedagang lainnya siap saja digusur dengan catatan pemerintah memberikan jaminan tempat yang lain.

Pengakuannya, profesi ini salah satu cara menopang kehidupan keluarga dan membiayai keempat anaknya yang sedang menempuh pendidikan. “Bayangkan empat anak yang harus saya biayai. Yang paling besar sudah SMA. Kita harus bayar per bulan untuk SPP,” cetusnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengaku, Pemkot Mataram sedang memikirkan cara untuk memindahkan pedagang. Sewaktu – waktu, lahan itu bisa saja diambil oleh pemerintah provinsi. “Makanya ini sedang kita carikan solusi,”cetusnya.

Pihaknya telah meminta ke Pemprov NTB untuk menggunakan lahan kosong di belakang Kantor Imigrasi. Tetapi, hingga kini belum ada kepastian.

Kasat Pol PP, Bayu Pancapati menegaskan, penertiban tetap dilakukan oleh Pol PP. Permasalahannya, berkali – kali ditertibkan, pedagang tetap membandel. “Pak Wakil saja sampai ndak percaya. Beliau langsung pantau saat pembongkaran. Lagi ada lapak dibangun pedagang,” demikian terangnya. (cem)