Pejabat Pemkot Mataram Diingatkan Hati – hati Soal Perjalanan ke Malaysia

Ilustrasi (Perjalanan Dinas)/(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pejabat Pemkot Mataram diingatkan agar hati hati dengan kegiatan perjalanan dinas ke Malaysia yang tengah jadi sorotan. Biasanya, Aparat Penegak Hukum (APH) akan mengendus sebagai penyimpangan jika tidak sesuai peruntukannya.

Menurut hemat peneliti hukum Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatullah, SH.,MH, pejabat yang melakukan lawatan ke Malaysia itu seharusnya sesuai dengan kapasitasnya.

“Ya yang pergi seyogianya berkaitan dengan itu yang harus berangkat. Nanti hasil pertemuannya itu kan kepala daerah bisa melakukan rapat terbatas dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuannya selama disana untuk pihak pihak di luar OPD kesehatan,” sorotnya.

Saat ini situasi daerah masih dirundung masalah dan pemulihan pascagempa. Sehingga sebaiknya menghemat anggaran dan dimaksimalkan untuk pemulihan korban gempa. Psikologi masyarakat menurutnya sangat terganggu, karena disaat trauma bencana masih terjadi, saat bersamaan rombongan pejabat lawatan ke luar negeri dengan dana Rp 270 juta untuk 18 orang.

Didasarkan sejumlah kasus yang pernah diusut, ada beragam modus penyimpangan perjalanan dinas. Sebab, kerap dilihatnya terjadi perjalanan dinas fiktif yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintahan. Sehingga, menjadi atensi penegak hukum.

“Perlu kiranya lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan perjalanan dinas, agar jangan sampai terjadi persoalan hukum dikemudian hari,” sarannya.

Memang, lanjut Johan, kunjungan kerja pemerintah daerah di semua tingkatan merupakan suatu keharusan. Baik kunker ke luar negeri maupun dalam negeri. Terlepas dari pandangan minor masyarakat, yang jelas itu sudah teralokasi setiap tahun anggaran. Tapi yang disesalkan, ada stigma, bermanfaat atau tidak bagi pembangunan daerah, tidak terlalu diperhitungkan.

“Atau katakanlah kunkernya bermanfaat, tetapi kadang-kadang yang rombongan yang pergi kunker tidak selaras dengan isu yang ingin dikerjasamakan. Sehingga terkesan terjadinya pemborosan anggaran,” sorotnya.

Walikota Klarifikasi

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengklarifikasi rencana lawatannya ke Malaysia, Jumat (8/3) pekan depan. Kunjungan balasan ke Pemerintah Shah Alam, Selangor hanya fokus untuk membahas rencana kerjasama.

“Jadi, kita tiba di Malaysia itu jam 23.00 waktu Malaysia. Pagi Sabtu pertemuan. Dan, subuh harus kembali lagi. Jadi ndak ada waktu untuk pelesiran,” tegas Walikota mengklarifikasi opini masyarakat.

Klarifikasi tersebut dihadirkan perwakilan Pemerintah Selangor, Ade Meilyana.

Dijelaskan Walikota, lawatan ini sebagai kunjungan balasan. Di bulan Desember lalu, Pemerintah Malaysia beserta rombongan datang berkunjung menawarkan kerjasama dibidang sister city.

Lawatan ini dinilai penting untuk membangun kerjasama dengan pemerintah luar. Meskipun, tak menutup kemungkinan kerjasama investasi dengan pengusaha dalam daerah.

“Saya kira ini penting kita kesana. Banyak hal yang fokus akan kita bicarakan untuk pengembangan kota ke depannya,”paparnya.

Sebagai negara maju, Shah Alam perlu diajak komunikasi. Terutama kerjasama di beberapa sektor. Tak menutup kemungkinan kata Walikota dua periode ini, investor asal negeri Jiran, Malaysia mau investasi dibidang property di Mataram.

“Sebagai kota sedang berkembang kita tidak boleh menutup diri dari investor,”tandasnya.

Situasi pasca gempa penanganan infrastruktur juga penting. Seperti, penanganan air bersih dan fasilitas lainnya. Masalah lingkungan bagian dari isu sentral. Terlebih produksi sampah di Mataram, mencapai 400 ton perhari. Dan, ini butuh biaya besar untuk menangani secara masif.

Aspek lain sambungnya, di bidang pariwisata. Ini jadi program utama. Karena potensi pariwisata di Kota Mataram dan NTB umumnya sangat besar. Dari hasil kunjungan dapat menarik minat warga Malaysia datang ke Lombok.

Khusus dibidang pendidikan perlu juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Masyarakat. Konsepnya dengan pertukaran pelajar atau mahasiswa.

Berikutnya, dibidang kesehatan dengan meningkatkan kualitas tenaga medis.

“Langkah kerjasama dengan Pemerintah Shah Alam untuk memperluas pergaulan internasional,”pungkasnya.

Sejumlah sektor itu perlu ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi kembali. Masyarakat diharapkan, tidak berpikir macam – macam terhadap kunjungan itu. Kunjungannya bersama 15 pejabat dan dua tokoh agama guna memajukan Kota Mataram.

Ade menambahkan, kunjungan Walikota bersama rombongan dipastikan bukan dalam konteks pelesiran. Estimasi waktu dijadwalkan tidak memungkinkan untuk berlibur. Sebab, tiga pemerintahan akan dikunjungi. Yakni, Pemerintah Selangor, Pemerintah Negeri Sembilan dan Pemerintah Malaka.

“Hari itu pun sebenarnya waktu libur. Pak Wali dan rombongan tidak ada waktu leha – leha. Dari pagi sampai malam pertemuan. Pagi pukul 03.00 waktu setempat harus balik ke airport,”jelas Ade dengan logat Malaysia.

Menurut dia, kunjungan ini sangat penting untuk membangun kerjasama di beberapa sektor. Ia melihat ada kesamaan dalam konteks penataan kota. Tetapi, Malaysia tidak memiliki destinasi wisata seindah di Lombok. Wisatawan Arab dan China coba didorong untuk berkunjung ke Mataram, terutama Lombok. Lombok dikenal sebagai destinasi wisata halal di dunia. (ars/cem)