Mansur Pastikan MWP Segera Beroperasi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur menunjukan proses perbaikan mesin pompa air oleh petugas di MWP, Selasa, 26 Februari 2019. Ditargetkan sebulan ke depan kolam renang tersebut dapat dioperasikan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Mansur, SH., MH., menargetkan Mataram Water Park (MWP) dalam sebulan ke depan dapat dioperasikan.

“Target saya sebulan ke depan sudah bisa dioperasikan,” tegas Mansur, Selasa, 26 Februari 2019. Keyakinan disampaikan Mansur, karena ia melihat antusiasme masyarakat yang ingin memanfaatkan kolam renang yang dibangun tahun 2010 lalu, sangat tinggi.

Akan tetapi, pihaknya sedang fokus melakukan pembenahan fasilitas dan sarana prasarana pendukung lainnya. Dorongan kalangan legislatif menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga dinilai belum saatnya. Dia yakin bahwa Pemkot Mataram mampu mengoperasikan kolam renang tersebut. “Masalah usulan dewan dipihakketigakan tidak dulu. Saya pastikan bisa beroperasi dan layak,” tegasnya.

Baca juga:  Ketika ‘’Buyer’’ dan ‘’Seller’’ Jatuh Hati Pesona Lombok-Sumbawa

Untuk mengoperasikan diupayakan tidak memikirkan pendapatan asli daerah. Pertimbangan pembebanan anggaran daerah dianggap sebagai konsekuensi dari tanggangjawab pemerintah melayani masyarakat. Sebab, jika memikirkan PAD dari pemanfaatan MWP terlalu kecil. Masih ada potensi di titik lain yang lebih besar menyerap PAD.

Terkait air di kolam renang telah berubah warna, pihaknya sedang melakukan perbaikan di penjaringan. Termasuk menguji kualitas air di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. Dan, menaburkan obat agar air terlihat jernih. “Sekarang ini hasil labnya keluar,” jawabnya.

Baca juga:  Pelabuhan Baru, Paket Tur Kapal Pesiar Belum Terstruktur

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska mengaku, jenuh dengan ketidakpastian eksekutif menata MWP. Berkali – kali diberikan masukan dengan memanggil instansi teknis untuk pemanfaatan, tetapi kondisinya sama saja seperti semula. “Jenuh kita ngomong MWP ini,” jawabnya.

Politisi PDI Perjuangan sepakat terhadap prinsip tidak mengedepankan pendapatan untuk pemanfaatan kolam itu. Setidaknya, pemerintah juga berpikir biaya pemeliharaan yang harus menguras anggaran daerah setiap tahunnya. (cem)