Honorer K2 Mataram Tuntut Diangkat Menjadi ASN

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (paling kiri), saat mendengarkan tuntutan dari Forum Honorer K2 Kota Mataram di DPRD Kota Mataram Selasa kemarin. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah tenaga honorer K2 yang tergabung dalam forum K2 Kota Mataram, Selasa, 30 Oktober 2018, mendatangi DPRD Kota Mataram. Tiga jam lebih menunggu di depan pintu masuk gedung DPRD Kota Mataram, forum K2 ini akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Sembari menunggu kedatangan Ketua DPRD, mereka berorasi secara bergiliran.

Ketua Forum honorer K2 Kota Mataram, Muzakallah menegaskan tuntutan mereka agar diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Tuntutan menjadi ASN, katanya merupakan harga mati. Forum honorer K2 ini sudah menyuarakan tuntutan yang sama sejak tahun 2014 lalu. Namun, hingga kini tuntutan itu tidak digubris oleh pemerintah karena memang keinginan mereka itu bertentangan dengan regulasi yang ada.

Forum honorer K2 ini menilai Pemkot Mataram minim perhatian. Artinya, kalaupun mereka tidak diangkat menjadi ASN, paling tidak Pemkot Mataram dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada masa depan honorer K2 ini.

‘’Ada daerah yang sudah memberlakukan kebijakan ini, yaitu Kabupaten Jembrana, Bali,’’ sebut wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., yang juga sempat menerima honorer K2.

Untuk itu, dia mendorong Pemkot Mataram membuat Perda yang menjadi payung hukum peberian insentif kepada honorer K2 ini. Dalam orasinya di hadapan honorer K2, Parhan menjelaskan mengapa keberadaan K2 ini menjadi sulit, karena K2 yang diangkat menjadi ASN adalah honorer K2 terakhir pada tahun 2015. Setelah itu tidak ada pengangkatan.

‘’Berapa kali kami ke kementerian PAN RB, ke BKN membahas masalah ini. Memang kalau regulasinya tidak diubah ndak bisa terealisasi atau diberikan peluang kepada K2 yang tersisa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menegaskan bahwa Dewan sudah berbuat untuk memperjuangkan nasib honorer K2. Didi membantah kalau dewan dikatakan hanya berjanji.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini membacakan surat yang dikirim ke pusat melalui Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) tertanggal 20 September 2018. Surat ini intinya meminta dilakukan perubahan terhadap regulasi supaya honorer K2 ini dapat terakomodir.

Politisi Golkar ini mengimbau agar honorer K2 tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tidak membuat gejolak di bawah. (fit)