Sekwan Kota Mataram Serahkan Dokumen ke Penyidik

Sekwan DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma keluar dari ruang pemeriksaan Kejari Mataram, usai didengar keterangan dan menyerahkan dokumen terkait OTT tersangka HM. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah dokumen penting diminta penyidik Kejari Mataram kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Mataram,  Lalu Aria Dharma. Permintaan itu bersamaan dengan pemeriksaan Sekwan sebagai saksi, Jumat, 21 September 2018.

Lalu Aria Dharma mulai diperiksa pukul 09.00 Wita, langsung menghadap ke penyidik Pidsus di Aula Kejari. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 11.30 Wita.

Usai dimintai keterangan, Sekwan mengaku dimintai sejumlah dokumen terkait dengan tugas pokok dan fungsinya pada jabatan   sebagai pimpinan di Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Mataram.   Dokumen berkaitan dengan pembahasan anggaran di tingkat Banggar sudah diserahkan. Termasuk yang hubungannya dengan Tim Anggaran Pemberintah Daerah (TAPD).

‘’Saya juga sudah serahkan dokumen terkait tatib tatib sidang dan rapat,’’ jelasnya.  Penyidik juga meminta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan. Karena dalam dokumen itu tercantum angka Rp4,2 miliar yang diajukan Disdik untuk rehab gedung sekolah. Namun dokumen dimaksud belum diserahkan. ‘’Rencana Senin depan kami serahkan,’’ jelasnya.

Baca juga:  Muhir Serahkan Memori Kasasi

Serangkaian pertanyaan penyidik mengarah pada kewenangan dan Tupoksinya sebagai Sekwan. Lalu Aria Dharma menjelaskan, posisinya adalah ex officio dalam alat kelengkapan Dewan. Sehingga ketika rapat Banggar atau Badan Musyawarah (Banmus) Sekwan ikut serta. ‘’Sehingga semua perjalanan rapat- rapat di Dewan itu saya harus tahu, sebab memfasilitasi.  Alur surat dan pertemuan kami ikuti,’’ paparnya.

Bagaimana peran HM?  Dalam banggar, posisi HM diakuinya  sebagai anggota. Namun dalam beberapa rapat, HM tidak pernah hadir.  Termasuk dalam KUAPPAS Perubahan ini, HM dipastikannya tidak hadir.   ‘’Setahu saya, HM memang tidak pernah hadir. Tapi dia masuk dalam Banggar,’’ jelasnya.

Jika dikaitkan dengan anggaran kebencanaan Rp4,2 miliar, ia memaparkan kepada penyidik, saat ini dana itu masih dalam pembahasan di Banggar.  Senin pekan depan,baru masuk ke pembahasan tingkat Komisi. Sehingga Sekwan memastikan, belum ada peran HM sebagai Ketua Komisi IV dalam pembahasan anggaran tersebut.

Baca juga:  Muhir Serahkan Memori Kasasi

‘’Seperti saya sampaikan ke penyidik, guliran di Komisi itu belum.  Yang kita akan jadwalkan itu Senin dimulai,’’ jelasnya.

Sejauh ini sudah 20 saksi diperiksa penyidik Kejari Mataram untuk memperkuat dokumen dan bukti pidana untuk tindakan OTT terhadap HM, terkait kasus dugaan pemerasan Kadisdik Kota Mataram, Sudenom senilai Rp30 juta. Jumlah saksi dipastikan bertambah, karena pemanggilan akan berlanjut Senin pekan depan. Tidak saja dari Disdik, juga dari Setwan dan anggota DPRD Kota Mataram.

Kajari Mataram, I Ketut Sumedana, SH.MH memastikan, fokus sementara penyidikan masih seputar penguatan bukti OTT. Ia target Oktober kasus ini tuntas, sehingga menginstruksikan kepada penyidik agar efektif dan mempersingkat pemeriksaan saksi saksi.

‘’Saksi tidak perlu banyak, yang penting efektif. Kalau sudah lengkap, saya limpahkan Oktober. Target pokoknya Oktober, jangan sampai lewat. Apalagi sampai ulang tahun, saya tidak mau itu,’’ tegasnya. (ars)