Anggota Dewan yang Tertangkap OTT Terancam Dicoret dari Daftar Bacaleg

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejari Mataram Jumat, 14 September 2018, diketahui kembali maju sebagai bakal calon legislatif dari Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Cakranegara. Namun HM terancam dicoret dari balon legislatif bila terbukti bersalah.

Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi mengatakan, KPU masih menunggu hasil putusan dari Pengadilan terhadap kasus yang menjerat kader Golkar yang kini terdaftar sebagai bacaleg dari Dapil Cakranegara tersebut. Jika terbukti dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan bisa dicoret dari daftar bacaleg.

‘’Masalah ini akan segera kita konsultasikan ke KPU provinsi. Tidak bisa serta merta kita mencoret. Tapi kalau memang benar melanggar pakta integritas bisa dicoret,” kata Bedi dikonfirmasi Jumat, 14 September 2018.

Penangkapan HM berdekatan dengan penetapan daftar calon tetap (DCT) pemilihan legislatif oleh KPU tanggal 20 September pekan depan. Bedi menegaskan, parpol tidak bisa juga langsung mengganti kadernya yang terjerat hukum. KPU sudah tidak memiliki waktu untuk memverifikasi pasangan calon.

‘’Alasannya parpol mau mengganti tidak ada,’’ tegasnya. Kalaupun nantinya yang bersangkutan divonis bersalah oleh pengadilan dan masih masuk jadi calon tetap (DCT), secara otomatis HM akan dihapus sebagai calon pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu, Hasan Basri belum bisa memberikan keterangan terhadap bacaleg dari Partai Golkar tersebut. Bawaslu katanya, akan melihat bagaimana keputusan penetapan dari KPU.

‘’Nanti kita lihat apa yang menjadi penetapan KPU Kota Mataram,’’ jawabnya.

Peneliti Hukum Somasi NTB, Johan Rahmatulloh juga mendesak KPU Kota Mataram, untuk mencoret HM yang memasuk dalam daftar calon kepesertaan pemilihan legislatif. Dari segi penegakkan hukum, Somasi meminta aparat penegak hukum memberikan ancaman maksimal. Karena, di tengah situasi bencana alam terjadi praktik tersebut.

‘’Ancaman yang kita harapkan bisa hukuman mati atau seumur hidup,’’ kata Johan.

Sedangkan, oknum kepala dinas juga harus diberikan sanksi oleh kepala daerah. Johan menambahkan, operasi tangkap tangan anggota legislatif tersebut sebenarnya puncak gunung es di DPRD.

Ia mendorong aparat penegak hukum menelisik pembahasan APBD. ‘’Kami mengapresiasi prestasi luar biasa dari Kejari Mataram,’’ katanya. (cem)