Minim, Anggaran Penanganan Sampah di Mataram

Mataram (Suara NTB) – Penumpukan sampah di depo dan tempat pembuangan sementara (TPS) justru menimbulkan masalah di Kota Mataram. Meningkatnya volume sampah, tak sebanding dengan anggaran tersedia.

Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) di Dinas Lingkungan Hidup, untuk pengelolaan sampah hanya Rp8 miliar. Anggaran ini kata Kadis LH, Irwan Rahadi, adalah anggaran rutinitas. Sementara, produksi sampah setiap hari meningkat.

Minimnya anggaran penanganan sampah menurut dia, tidak bisa dipaksakan karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Kalau pengadaan roda tiga itu bukan di LH. Itu pun hanya instrumen saja. Semetara, sampah yang dibawa dari lingkungan jadi tanggungjawab kami,” kata Irwan ditemui, Kamis, 30 Agustus 2018.

Penanganan jangka panjang menurut dia, sesuai yang dilaksanakan selama ini. Itu pun masih terkendala keterbatasan lahan dan tempat pembuangan sampah.

Sementara, kendaraan operasional tidak mampu menjangkau pelayanan ke masyarakat, sehingga sampah diendapkan. “Makanya, kita endapkan dua – tiga hari karena beda dengan TPA,” ujarnya.

Irwan membahas protes warga Karang Pule terhadap depo sampah baru- baru ini.

Ia mengaku, permasalahan itu hanya keterbatasan pengangkutan. Kondisi kebencanaan dialami Pemkot Mataram, berdampak terhadap pelayanan persampahan.

Baca juga:  Investor Malaysia Tertarik Investasi Pengolahan Sampah di Gili Trawangan

Sementara, kendaraan juga dibatasi melintas ke TPA Kebon Kongo. Keterbatasan mobilisasi mengganggu pelayanan pengangkutan.

“Ban truk juga pecah. Ndak ada tukang tambel ban yang buka. Untuk tambal saja butuh waktu lima jam. Ini kan tidak seperti tambal ban motor,” ucapnya.

TPA Regional

Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok sudah menjadi TPA Regional sejak Januari lalu. Hal ini membuat pengeluaran anggaran untuk pengelolaan sampah Kota Mataram sedikit berkurang.

Sebelumnya Pemkot harus menggelontorkan Rp2,5 miliar per tahun, kini berkurang menjadi Rp1,5 miliar per tahun. “Setelah TPA Kebon Kongok dikelola provinsi, kita jadi lebih irit. Kita hanya perlu mengeluarkan dana untuk kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negatif saja. Jadi jauh lebih irit,” kata Irwan Rahadi.

 Dalam sehari volume sampah yang terkumpul sebanyak 350 ton. Ini tentu saja cukup banyak dan harus diangkut setiap hari jika tidak ingin terjadi penumpukan sampah. Dengan volume sampah yang banyak ini, operasionalnya juga ikut besar. Dengan dikelolanya TPA Kebon Kongok oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemkot Mataram hanya mengeluarkan biaya jasa pelayanan saja.

“Kami tentu saja sangat bersyukur dengan dijadikannya TPA Kebon Kongok sebagai TPA regional. Kalau dulu kan kita perlu pakai alat berat, perlu beli BBM, biaya pemeliharaan dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga:  Pakaian dari Olahan Sampah di Lombok-Sumbawa ‘’Heritage Carnival’’

Pihaknya juga sebelumnya perlu mengeluarkan biaya dampak sosial, termasuk jika jalan menuju TPA rusak, sehingga harus diperbaiki. Namun sekarang ia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya itu, karena sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTB.

“Kita hanya harus bayar semacam biaya sewa kepada Pemprov. Tapi itu tidak banyak. Kita tetap lebih irit, lebih efisien -lah anggarannya,” ujarnya.

Bagi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, selama ini Dewan tidak pernah mempermasalahkan penganggaran persampahan di Kota Mataram.

Bahkan, Dewan akan mem-back up karena isu persampahan itu sejak lama dibahas. Hanya saja, LH melobi dan memaparkan rencana kerja ke tim anggaran pemerintah daerah.

“Barang ini (perencanaan anggaran) kita sudah terima jadi dari eksekutif. Setelah itu kita bahas bersama,” ujarnya.

DLH diminta tidak hanya berpatokan pada anggaran. Tetapi harus berani mengubah pola penanganan persampahan. Dan, Pemkot Mataram harus mau belajar ke kota – kota besar untuk inovasi pengolahan sampah. (cem/lin)

Tag