Pemkot Mataram akan Kelola Sendiri MWP

0
13

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram memilih mengambilalih pengelolaan Mataram Water Park (MWP). Konsekuensinya akan ada pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk menekan pengeluaran besar, kolam renang dibangun tahun 2010 lalu akan dikomersilkan.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram, Amran M. Amin mengatakan, belum ada itikad menyerahkan pengelolaan MWP ke pihak ketiga, setelah adanya dukungan dari Pemkot Mataram untuk mengoptimalkan aset tersebut.

Terlebih animo masyarakat cukup tinggi memanfaatkan kolam renang yang berada di kompleks Taman Udayana tersebut. “Animo masyarakat untuk berenang sekarang alhamdulillah berkiblat ke MWP,” kata Amran.

Pilihan mengambilalih pengelolaan MWP disadari berkonsekuensi terhadap penganggaran. Amran mengaku, telah mengkomunikasikan ke Wakil Walikota Mataram dan diminta agar disiapkan payung hukum. Payung hukum menyangkut penarikan biaya masuk (tiket) ke MWP.

“Kalau dibilang mengkomersilkan tidak pas juga. Tapi kewajiban pengguna untuk membayar tiket masuk,” tandasnya.

Kebijakan menarik tiket masuk bagi pengunjung akan mulai diterapkan awal tahun 2019 mendatang. Draf rancangannya telah dimiliki tinggal lakukan uji publik.

Ketua Komisi III DPRD, I Gde Wiska menjelaskan, pembangunan kolam renang ini awalnya dihajatkan sebagai tempat latihan atlet. Karena terkendala persoalan teknis, sehingga aset tersebut terbengkalai.

Terhadap pengoperasian MWP ini, Dewan telah mengusulkan dua alternatif. Pertama, dikelola sendiri dengan konsekuensi mengkomersilkannya untuk biaya pemeliharaan.

Kedua, diserahkan pengelolaannya ke investor. “Kecenderungan investor berlanjut. Apakah terkendala karena lahan provinsi atau apa. Ini yang belum jelas,” ujarnya. Jika benar dikomersilkan, kata Politisi PDIP ini, Dispora harus membangun kerjasama dengan sekolah – sekolah di Mataram.

Pemerintah harus memiliki kebijakan memberikan kompensasi ke pelajar. “Daripada mereka latihan di tempat swasta. Lebih baik diarahkan ke kolam renang milik pemerintah. Tapi harus dikasih diskon,” ujarnya. (cem)