Dua Kantor Lurah di Cakranegara Masih Numpang

Mataram (Suara NTB) – Pembangunan dua kantor lurah di Kecamatan Cakranegara tampaknya belum jadi skala prioritas. Sejauh ini, Kantor Lurah Mayura numpang aset milik Pemprov NTB. Sedangkan kantor lurah Cilinaya mengontrak ruko milik warga di lingkungan Karang Tapen.

Numpangnya dua kantor lurah dikatakan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana karena persoalan lahan. Harga tanah di Cakranegara mahal. Sementara, idealnya lahan yang dibutuhkan membangun satu kantor lurah membutuhkan 4 are.

“Harga tanah di sana (Cakranegara) gila- gilaan. Belum lagi bangun fisiknya,” kata Putu ditemui, Selasa, 15 Mei 2018.

Baca juga:  Aset Wanprestasi, BPKP Dorong Peran Audit Inspektorat

Untuk sementara kata dia, pelayanan di Kantor Lurah Mayura menggunakan aset milik Pemprov NTB. Sedangkan, Cilinaya setiap tahun dibebankan membayar kontrak. Dia mengharapkan, aset milik Pemprov NTB bisa dihibahkan ke Pemkot Mataram untuk keperluan pelayanan.

“Masyarakat kota kan masyarakat provinsi juga. Kita harap supaya pelayanan bisa maksimal,” tandasnya.

Putu menambahkan, di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, dua kantor lurah yang akan diperbaiki. Pertama, lanjutan pembangunan Kantor Lurah Tanjung Karang Permai. Pengerjaan fisik ini dialokasikan anggaran Rp150 juta. Pengerjaannya melalui penunjukan langsung.

Baca juga:  Aset Pemprov di Gili Trawangan 23 Tahun Ditelantarkan Investor

Kedua, rehab Kantor Cakra Selatan Baru. Proyek ini masih tahap lelang di Bagian Layanan Pengadaan Setda Kota Mataram. Selain itu, empat kantor lurah juga diusulkan perbaikan di APBDP 2018. Yakni, Kelurahan Pagutan Timur, Ampenan Utara, Dayan Peken dan Selagalas.

Sebenarnya tambah Putu, ada kantor lurah parah seperti Sayang – sayang. Tapi tidak bisa diusulkan di ABT, karena setelah menghitung kebutuhan anggarannya mencapai Rp600 juta. “Pekerjaannya tidak sedikit. Kita kembali usulkan di 2019 karena harus dibongkar total,” demikian kata dia. (cem)