Proyek Gedung Kantor Dispora Mataram Mangkrak

Mataram (Suara NTB) – Tidak saja gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga serta proyek landscape pusat perkantoran Lingkar Selatan, juga mangkrak. Bahkan, konstruksi pembangunan gedung kantor Dispora tak jauh berbeda dengan BKPSDM.

Proyek dibangun 2017 lalu senilai Rp 1,5 miliar hanya rampung bagian tiang dan pondasi. Anggaran sama juga pada pengerjaan landscape hanya rampung penataan irigasi dan pemetaan lahan.

Mangkraknya gedung kantor Dispora dan landscape kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi, Senin, 7 Mei 2018, sama kasusnya, dikarenakan tidak ada alokasi anggaran tahun ini.

Sementara, Detail Engineering Design (DED) telah lengkap, tinggal menunggu anggaran saja. “Kasusnya sama seperti BKPSDM, tidak ada anggaran,” kata Mahmuddin.

Dia mengklaim perencanaan pembangunan tiga paket proyek ini sudah matang.  Perencanaan ini sudah diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram.

Idealnya, lanjut Mahmuddin, merencanakan pembangunan gedung harus tuntas. Tapi pihaknya tidak bisa banyak berkomentar karena tidak ada anggaran. “Ini kan masalah anggaran,” tandasnya.

Perencanaan gedung kantor Dispora akan dibangun dua lantai. Kebutuhan anggaran Rp6 miliar. Pengerjaan tahap awal Rp1,5 miliar hanya bisa mengerjakan konstruksi baru struktur tiang dan pondasi saja. Termasuk landscape kompleks perkantoran di Lingkar Selatan butuh Rp4 miliar, dan membutuhkan anggaran Rp2,5 miliar.

Tindaklanjut pembangunan gedung Kantor Dispora dan landscape tetap diajukan di APBD 2019. Pihaknya berharap tiga paket proyek ini berlanjut. “Pada APBD Perubahan juga kita ajukan. Tapi kembali posisi anggaran,” demikian kata Mahmuddin.

Sama seperti gedung kantor BKPSDM, mangkraknya pembangunan gedung Kantor Dispora dan Landscape jadi pertanyaan. Ketua Komisi III DPRD, I Gde Wiska akan mempertanyakan persoalan tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Menurut dia, perlu perencanaan matang dalam pengerjaan proyek,sehingga tidak terkesan hanya sekadar membagi anggaran tetapi pekerjaan tidak selesai. “Jangan gara- gara berebut anggaran terus begini,” kritiknya.

Kepala Dispora, Amran M. Amin tidak memberikan tanggapan mengenai mangkraknya proyek tersebut. Dia menyarankan agar persoalan tersebut ditanyakan ke Dinas PUPR selaku leading sector yang mengerjakan proyek tersebut. “Agar tidak keliru tolong ditanyakan ke Dinas PUPR saja,” pinta Amran. (cem)