Pemkot Mataram Targetkan Retribusi Parkir Rp 10 Miliar

0
9

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan Kota Mataram, menargetkan kenaikan pendapatan bruto retribusi parkir mencapai Rp 10 miliar. Perhitungan ini menurut Kepala Dinas Perhubungan, Drs. H. Khalid berkaca dari penyerapan retribusi parkir di tahun 2017 mencapai Rp 7 miliar.

Asumsi ini dengan melihat penyerapan yang masuk ke kas daerah Rp 2 miliar atau 30 persen. Sedangkan, sisa 70 persen atau sekitar Rp 5 miliar telah diambil oleh juru parker (jukir). “Kita sudah mencapai Rp 7 miliar,” klaim Khalid pekan kemarin.

Melihat potensi tersebut, ia menargetkan pendapatan bersih yang diterima di tahun 2018 ini mencapai Rp 3 miliar. Jika asumsi 70 persen diambil oleh jukir, maka realisasi bruto retribusi parkir tembus Rp 10 miliar.

“Kalau saja kita dapat bersih Rp 3 miliar. Totalnya itu Rp 10 miliar karena 70 persen diambil jukir,” sebutnya.

Titik parkir jadi kewenangan Dishub sekitar 931 titik. Sisanya dikelola oleh Badan Keuangan Daerah menjadi pajak parkir. Apakah kenaikan target ini karena perubahan komposisi pejabat di UPTD Perparkiran? Khalid menegaskan, tidak ada hubungannya dengan hal itu.

Dengan menempatkan pegawai negeri sipil sebagai koordinator penarik retribusi di tiap jukir menggantikan posisi kolektor sebelumnya dinilai sebagai cara jitu mengamankan dan mengurangi potensi kebocoran. “Yang dari awal ada 10 orang, kita tambah 10 lagi dari PNS. Jadi totalnya 20 orang,” ungkapnya.

Dengan pola baru itu menurut Khalid, akan mudah mengontrol penghasilan berkala dari retribusi parkir. Apalagi sebelumnya pernah disampaikan, petugas pungut  dari PNS bermain akan mudah diberikan sanksi.

Selain itu, Dishub telah mengubah Perwal yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur. ” Yang kita ubah Perwalnya menyesuaikan SOP yang sudah ada,” ucapnya.

Sebagai gambaran, retribusi parkir sejak 2014 tak pernah tercapai. Dari target Rp 1,5 miliar realisasi hanya Rp 1,2 miliar. Demikian pula di tahun 2015 dan seterusnya. Bahkan, Dishub sempat pesimis pasca diambil alih pengelolaan parkir oleh BKD menjadi pajak parkir. Padahal, titik – titik diambil tersebut merupakan sumber pendapatan besar dari retribusi parkir selama ini. (cem)