APK Paslon di Mataram Belum Ditertibkan

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah alat peraga kampanye (APK) milik empat pasangan calon Gubernur belum ditertibkan. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu hingga hari ini (kemarin,red) untuk penurunan APK.

Pantauan Suara NTB, Rabu, 14 Februari 2018, baliho maupun spanduk milik empat paslon masih terpasang di sejumlah jalan protokol di Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Pol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengaku belum menerima surat dari KPU maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB untuk melakukan penertiban.

Meskipun berkaca dalam PKPU bahwa ada permintaan Pol PP untuk mengkoordinir pembersihan alat peraga kampanye, tetapi tidak serta merta Satpol PP yang langsung turun ke lapangan.

“Kita bisa bantu OPD terkait terutama yang punya alat seperti Perkim dan LH. Bahkan, kita minta bantuan lurah yang ada APK terpasang di wilayah masing – masing,” terang Bayu.

Bayu mengutip PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 76 ayat 2 bahwa apabila Parpol atau gabungan Parpol, Paslon dan atau tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1). Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan alat peraga kampanye.

“Malah kalau melihat PKPU ini, Panwas kecamatan yang menurunkan,” jawabnya. Dengan adanya permintaan dari KPU kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Sebab, alat peraga kampanye tersebar di sejumlah titik di Kota Mataram, sehingga membutuhkan peralatan dan tim yang memadai.

“Ndak memungkinkan anggota saya yang terbatas untuk tangani semua. Jadi harus dibantu lurah, camat, Perkim, LH dan Panwas,” ujarnya. Sedianya tim sukses pasangan calon menurunkan sendiri baliho milik mereka. Ini kemudian bisa disimpan.

Di satu sisi, Bayu menegaskan Pol PP sebagai penegak Perda siap mem-back up semua kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkada. Dengan memaksimalkan personel yang terbatas. (cem)