Mataram Terancam Kehilangan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Mataram (Suara NTB) – Rencana pengembangan di kawasan jalan lingkar Selatan dengan membangun pusat perkantoran merupakan hal yang tepat untuk pemerataan ekonomi. Namun untuk mewujudkan itu, Pemkot Mataram juga harus memikirkan ancaman kehilangan lahan pertanian berkelanjutan.

Pengamat Tata Ruang Univeritas Mataram, Rini Saptaningtyas, ST. M.Sc., Jumat, 22 September 2017 mengungkapkan, pengembangan pembangunan perkantoran ke Lingkar Selatan sangat bagus mengingat penyebaran atau pemerataan kawasan. Pengembangan tidak saja di selatan, tapi sudah dimulai di kawasan Lingkar Utara dengan dibangunnya hotel dan salah satu supermarket.

“Ke selatan perkantoran dan pemukiman sangat sesuai. Karena, Cakra, Mataram dan Ampenan sudah padat, sehingga pemindahan kantor Walikota itu berimbas penyebaran kepadatan,” kata Rini.

Pengembangan sebagai Mataram Metro dilihat memang sangat wajar. Tetapi kedepan kata dia, perlu dipertimbangan konsekuensi dari kota metro itu berimbas terhadap ancaman hilangnya lahan berkelanjutan.

‘’Sekarang ini bisa saja belum terasa. Tetapi kedepan dengan tidak perkembangan penduduk masuk ke kota maka fungsi pertanian semakin berkurang,’’ lanjutnya.

Artinya, perkembangan mendesak sehingga tumbuh yang dulunya rumah susun berubah jadi apartemen atau istilah lainnya. “Kedepan akan hilang lahan pertanian karena itu sifat kota metro,” paparnya.

Yang menjadi catatan pemerintah sambung dosen Fakultas Teknik Unram ini, kawasan selatan itu adalah daerah rendah yang tidak boleh dibangun sesuatu kecuali ada pola land field atau penambahan ketinggian tanah. Artinya, daerah tanah rendah dengan manfaat lahan tidak digunakan maka permukiman atau perkantoran di sana rawan bencana terutama banjir.

Instansi teknis mungkin bisa melakukan penanganan pengaturan air. Sebab, berbicara kota adalah berbicara soal drainase dan saluran.Idealnya, tiap lingkungan dimulai dengan membuat sumur resapan di pemukiman dan di jalan. Kemungkinan mengurangi potensi banjir. “Sistem drainase ramah lingkungan perlu dipikirkan sejak sekarang,” sarannya.

Kebijakan pemerataan ekonomi oleh Pemkot Mataram tepat. Hal ini dimaksudkan membuka akses bagi masyarakat di kawasan pinggir notabene kehidupan mereka semi desa – kota. Rini menambahkan, dari akses pembangunan berimbas terhadap peningkatan kesejahteraan karena kualitas pembangunan berubah.

Di satu sisi, ia mengkritisi kebijakan pembangunan ruko yang tidak menyesuaikan pemanfaatan ruang. Ia melihat investor datang berlomba – lomba membangun pusat perbelanjaan, tapi tidak melihat analisis kebutuhan masyarakat. “Kami lihat investor datang, ada LCC, Mataram Mal, Epicentrum dan Transmart. Kalau dilihat penduduk kota dan itu – itu saja melakukan aktivitas itu,” tandasnya. (cem)