Catatan Akhir Tahun Kota Mataram

Proyek Molor, Indikasi Permainan Proyek Bikin Gaduh

Pengerjaan proyek tahun 2017 di Kota Mataram kali ini cukup menghentak publik. Bukan perkara keterlambatan alias molor yang lazim terjadi tiap tahun. Indikasi permainan proyek justru membuat gaduh.

Secara terang – terangan Ketua Gapensi Lombok Barat, H. Salman menyebut ada oknum  yang bermain dalam proyek. Mereka diduga tak lepas dari orang dekat pejabat, oknum PNS dan aparat kepolisian.

Kegaduhan bermula ketika rekanan yang mengerjakan proyek jembatan Dasan Agung senilai Rp 2 miliar lebih gagal menuntaskan pekerjaan sesuai kontrak. Rekanan di tahun 2015 lalu, pernah mengerjakan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mampu menyelesaikan 27 persen saja.

Defiasi mencapai 60 persen lebih, rekanan dipastikan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Pemkot Mataram mengambil tindakan tegas memutus kontrak. Pemutusan ini berujung pada terungkapnya skenario atau dugaan pengaturan tender. Disinyalir ada oknum diduga sengaja mengatur proyek dari lelang hingga tanda tangan kontrak.

Fakta lain juga diakui CV. Limbu Indah sebagai pemenang tender. Bahwa, proyek itu justru dikerjakan oleh perusahaan lain alias pinjam bendera. Oknum-oknum yang diduga orang dekat penguasa itu diduga mempermainkan proyek ” C, B, D”. Mereka ini itu pula yang mengambil uang muka 30 persen atau sekitar Rp 600 juta.

Baca juga:  Diduga Korupsi Dana BOS, Mantan Kepala SMAN 1 Monta Dituntut 1,5 Tahun

Limbu Indah diduga hanya dapat jatah dari pinjam bendera Rp 50 juta. Sub kontraktor Rp 150 juta. Sisanya entah dibagi kemana.

Kasus pinjam bendera seolah membuka tabir indikasi pengaturan proyek di Kota Mataram. Bisa saja, kasus dialami CV. Limbu Indah sebagai pembuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk menelisik pengadaan barang dan jasa lainnya.

Kita tidak tahu seperti apa skenario pengadaan barang dan jasa lainnya. Akan tetapi, publik patut mencurigai bahwa indikasi ini terjadi di Mataram. Apalagi isu fee 12 persen dari nilai proyek sudah tak tabu lagi. Yang seolah jadi daya pikat siapa pun.

Dugaan pengaturan proyek berimbas terhadap kualitas bangunan. Imbasnya, akan kembali ke masyarakat. Kita patut mengapresiasi aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan merespon kegaduhan tersebut.

Baca juga:  Kejati NTB Anggap Agunan Lahan LCC Soal Perdata

Tentunya, publik memiliki harapan besar kepada kedua institusi penegak hukum tersebut. Jangan sampai, tiga nama disebut – sebut itu jadi misteri. Tenggelam begitu saja dibalik tirai hitam. Kemudian, muncul menggerogoti kembali.

Selain proyek jembatan jadi perhatian, dua proyek lainnya juga molor. Yakni, tribun di Taman Sangkareang dan Puskesmas Selaparang. Tribun Sangkareang dikerjakan oleh CV. Marang seharusnya rampung 29 November. Akan tetapi, hingga 20 Desember belum rampung. Demikian pula, Puskesmas Selaparang senilai Rp 1 miliar. Proyek tersebut molor, tapi perpanjangan waktu dimanfaatkan rekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Di samping itu, masih banyak lagi proyek kontraknya hingga 30 Desember. Di antaranya, Pasar Mandalika senilai Rp 6 miliar dikerjakan oleh Niat Karya. Dua proyek penataan di Lingkar Selatan masing – masing Rp 2 miliar.

Kasus demikian harus jadi catatan Walikota dan Wakil Walikota mengevaluasi kinerja bawahan mereka. Laporan tidak saja diterima mentah begitu saja. Perlu dikaji dan kroscek di bawah. Jangan sampai laporan tersebut hanya ABS (asal bapak senang). (cem)