Tunggakan PPJU di Mataram Capai Rp 3 Miliar

Mataram (Suara NTB) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Mataram mencatat tunggakan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Ibukota Provinsi NTB ini mencapai Rp 3 miliar. Jumlah ini terakumulasi dari tunggakan tiap bulannya berkisar Rp 300 juta.

Manajer PLN Area Mataram, Chaidar, Kamis, 9 November 2017 menjelaskan, sebenarnya potensi PPJ didapatkan per tahun senilai Rp 20 miliar. Dari pembayaran itu, pemerintah memperoleh pendapatan Rp 2 miliar. “Masalahnya masyarakat menunggak,” ucapnya.

Penunggak oleh PLN tentu akan ditindak dengan dilakukan penertiban seperti pemutusan sambungan listrik. Oleh karena itu, kata Chaidar, masyarakat seharusnya tidak menunggu pembayaran selama tiga bulan. Efektifnya membayar satu bulan.

Di satu sisi, PLN dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Keuangan Daerah telah menandatangani kesepakatan kerjasama penagihan PPJU. Pengelolaan PPJU tak lagi di Perkim, melainkan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. PPJU dulunya dikelola oleh Dinas Pertamanan.

Setelah perubahan nomenklatur pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) otomatis dikelola oleh Perkim. Tahun 2018 mendatang, Perkim hanya mengurus persoalan teknis.

Chaidar menambahkan, penerangan jalan akan dilakukan survei bersama dengan instansi teknis. PLN akan memilah mana PJU legal ditanggung oleh pemerintah dan PJU ilegal.

Pemda kata dia, berhak menerima atau menolak permohonan tersebut. Tergantung akses pemanfaatan dirasakan masyarakat dan tepat atau tidak lokasinya. Persoalan meterisasi selama ini jadi penyebab membengkaknya tagihan PPJU. Chaidar menambahkan, segera turun bersama Dinas Perkim memasang meterisasi di 2018.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M. Kemal Islam menjelaskan, pihaknya ingin mengevaluasi MoU antara Pemkot Mataram dan PLN. Perbaikan dilakukan selama berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 37 miliar di tahun 2017.

Pembayaran PPJU sebelumnya Rp 28 miliar per tahun. Setelah adanya meterisasi bisa ditekan menjadi Rp 26,5 miliar. Sisanya bisa digunakan untuk kepentingan lain. “Kalau PLN membantu tahun depan. PPJ meningkat lebih Rp 40 miliar,” ujarnya.

Hingga tahun 2017 ini, PJU terpasang sekitar 11.200 titik dari target pemasangan 15 ribu. Saat ini kata Kemal, sedang menangani pemasangan PJU liar di masyarakat. Tim akan turun mengecek dan akan mengambil penindakan langsung dengan cara pemutusan aliran. Namun, Kemal tidak menyebut berapa total PJU ilegal terpasang di masyarakat. (cem)