Nelayan Bintaro Tolak Direlokasi ke Rusunawa

Mataram (Suara NTB) – Rencana Pemkot Mataram merelokasi warga nelayan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, terancam  tidak berjalan mulus. Warga sepakat menolak jika harus direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Warga juga mnenolak pindah dari lahan yang ditempatinya saat ini.

Pemkot Mataram telah mempersiapkan anggaran untuk merelokasi lahan seluas satu hektar. Lahan itu nantinya dijadikan lokasi untuk membangun rumah nelayan. Dua konsep ditawarkan apakah membangun rumah tapak ataukah rumah susun.

Alternatif diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membangun rusunawa. Solusi ini mengingat luas lahan dibutuhkan tidak banyak dan bisa membangun dua atau tiga twin blok.

Sementara itu, lahan yang ditempati warga saat ini merupakan lahan sengketa. Dalam putusan pengadilan, pemilik dimenangkan. Pemkot Mataram ingin membebaskan lahan itu tetapi tidak memenuhi syarat karena lahan dibebaskan masih diduduki oleh warga.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Oleh karena itu, pemerintah meminta persyaratan ke warga untuk mengakui bahwa tanah itu merupakan bukan milik mereka dengan membuat surat pernyataan.

“Surat pernyataan itulah jadi syarat membebaskan tanah itu,” kata Kadis PKP Kota Mataram, H.M.Kemal Islam, Kamis, 12 Oktober 2017.

Pihak kelurahan telah meminta masyarakat menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi ditolak oleh warga. Penolakan warga akan jadi kendala. Padahal, pemerintah telah memiliki iktikad baik untuk menata. Kalau pun masyarakat tidak mau direlokasi. Maka salah satu cara dilakukan dengan mengeksekusi. “Salah satu cara kita eksekusi,” jawabnya.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Kemal mengatakan, tugasnya hanya menyiapkan pembangunan. Pembebasan lahan dan berkaitan dengan administrasi di masyarakat jadi tanggungjawab lurah dan camat. Perkim saat ini telah menyiapkan desain pembangunan rumah tipe 21.

Dari data diterima sekitar 400 kepala keluarga bakal direlokasi. Keterbatasan kemampuan penganggaran maka akan dilakukan secara bertahap dan melihat skala prioritas. “Ini program berkelanjutan. Dan, kita sudah rencana itu saat mantan Walikota dulu,” ujarnya.

Rencana relokasi warga telah disosialisasikan oleh kelurahan. Kalaupun tetap ditolak, maka salah satu caranya dengan melakukan eksekusi. “Berita acara pertemuan sudah ada dan tanda tangan warga. Kalau tidak mau kita eksekusi,” kata H. L. Mukhsin, Lurah Bintaro. (cem)