Proyek PL di Mataram Diduga, Dimonopoli Satu Rekanan

Mataram (Suara NTB) – Proyek-proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Kota Mataram diduga pengerjaannya dimonopoli oleh satu rekanan. Kontraktor itu diduga sejak lama menggerogoti paket yang nilainya di bawah Rp 200 juta. Tak jarang pula, ia mengerjakan paket besar melalui tender.

Pekerjaan sering dikerjakan yaitu penataan terotoar, irigasi, sanitasi serta paket lainnya. Rekanan ini dinilai cukup lihai bermain. Menyembunyikan identitasnya di balik puluhan perusahaan yang dimiliki. Nama pemilik perusahaan dicantumkan atas nama istri, saudara, anak, bahkan pekerjanya. Modus itu digunakan untuk memuluskan usahanya.

Mudahnya rekanan itu mendapatkan jatah proyek disinyalir ada komunikasi di bawah meja. Komunikasi ini kaitannya dengan fee. “Coba cek di PU itu. Pasti satu orang yang kerjakan paket PL,” kata sumber di internal Pemkot Mataram. Praktik itu berlangsung sejak lama. Dan, pasti pekerjaan didapatkan tidak satu atau dua paket. Melainkan bisa puluhan paket dikerjakan dalam satu tahun.

Baca juga:  Jaksa Klarifikasi Kakanwil Kemenag NTB

Sumber tersebut menduga ada permainan. Apalagi, antara rekanan itu memiliki hubungan dekat dengan salah satu pejabat.

Terkait data paket apa saja yang dikerjakan rekanan tersebut? Sumber enggan membeberkan. Tetapi, ia memberikan gambaran jika paket di bawah Rp 200 juta pasti diberikan ke rekanan tersebut.

Ir. H. Mahmuddin Tura selaku Kadis PUPR Kota Mataram menjelaskan, perusahaan yang mengerjakan paket di Dinas PUPR relatif banyak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan ekonomi pengusaha kecil menengah dengan melibatkan mereka dalam pelaksaan proyek. Terutama proyek di bawah Rp 200 juta.

‘’Jumlah paket PL di PUPR ratusan paket, tidak mungkin dikerjakan oleh satu rekanan. Jadi bisa dilihat daftar kegiatan dikerjakan oleh perusahaan itu di kantor,” ucapnya. Kalaupun ada yang konon mengerjakan puluhan paket oleh kroni mereka, itu menjadi urusan rekanan. PUPR kapasitasnya bukan mengurus hal tersebut. Akan tetapi, bagaimana pekerjaan tuntas.

Baca juga:  Majelis TPTGR Panggil Penunggak Kerugian Negara

Dalam praktiknya pekerjaan dihindari adanya monopoli. Proyek itu diusahkan ada pemerataan sehingga tidak terjadi kecemburuan antarrekanan. Demikian pula, pelibat tenaga konsultan. Berbeda halnya apabila tidak ada anggaran,sehingga digunakan konsultan dari staf.

Mahmuddin mengaku, sejauh ini, PUPR masih kekurangan sumber daya manusia. Terkadang, proyek PL jumlahnya ratusan diawasi lima – enam orang. Satu orang bisa mengawasi minimal 10 paket. “Jadi staf saya tidak bisa standby. Setiap hari disambangai terus,” demikian kata dia. (cem)